Network
Lensa Banyumas - Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Setda Kabupaten Banyumas mengikuti Vaksinasi Covid-19 di Puskesmas Purwokerto Utara I. Mereka mendapat kesempatan vaksinasi pada tahap kedua ini, menegingat mereka memberikan layanan secara langsung kepada masyarakat
Kepala Puskesmas Purwokerto Utara 1, dr Sinta Wulan Sari mengatakan pihaknya telah melaksanakan vaksinasi coviid19 tahap 1 yang diperuntukan bagi tenaga kesehatan dan sudah selesai. Saat ini pihanya melaksanakan perintah untuk melakukan vaksinasi tahap ke 2. Jadi ini dilakukan untuk sasarannya adalah pelayan publik, kebetulan di Puskesmas Purwokerto Utara 1 saat ini dijadwalkan untuk melayani Pejabat Pemerintah, para ASN yang ada di lingkungan Setda, untuk sasarannya 208 orang.
“Vaksinasi kami laksanakan mulasi hari Selasa - Jumat ,23-26 Fenruari 2021),itu batas waktunya. Setelah vasinasi pertama ini, nanti akan dilaksanakanyang ke 2 kalinya dengan senggang waktu 14 hari. Apabila tahap pertama sudah, nanti tahap kedua ini nanti 14 hari kemudian diadakan vaksinasi lagi,” katanya Rabu (24/02/2021)
Setiap harinya ada 60 sampai 70 ASN yang akan divaksin, dibagi waktunya secara bertahap. Jadi dalam satu waktu.
Yudianti salah satu ASN di Bagian Prototkol dan Komuikasi Pimpinan Setda Kabupaten Banyumas mengaku sebenarnya dia orang yang sangat takut dengan jarum suntik. Namun demi keamanan dan kesehatan ia memberanikan diri untuk divaksin.
“Saya sebenarnya sangat takut disuntik, namun mengingat ASN harus menjadi contoh dan teladan saya tetap melakukan, disamping demi keaman dan kesehatan,” katanya.
Dia mengaku sedikit pegal, mungkin diakibatkan dia terlalu tegang saat disuntik.Memang perlu rileks dan tenang
“Sedikit pegal, mungkin karena saya tegang, meski diminta untuk rileks, ketakutan membuat saya tegang, pada kata teman-teman lain tidak,” katanya
Selain ASN dilngkungan Setda, akan melakukan vaksinasi COVID-19 tahap kedua adalah kelompok profesi. Mereka yang termasuk dalam kelompok profesi antara lain pendidik (guru, dosen, tenaga pendidik), pejabat pemerintah seperti wakil rakyat, petugas keamanan (TNI-Polri), bidang pariwisata (petugas pariwisata, hotel, restoran), pelayan publik (damkar, BPBD, BUMN, BUMD, BPJS, Kepala atau perangkat desa), tokoh agama, pedagang pasar, pekerja transportasi publik, atlet, dan wartawan atau pekerja media.***
