Network
LENSA BANYUMAS - Rencana pemerintah yang tahun ini akan mengimpor 1 juta ton beras dinilai kontradiktif dengan program Food Estate yang digembar gemborkan selama ini.
Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Slamet meminta agar pemerintah harus bertanggung jawab dan transparan terhadap program Food Estate.
Ia menjelaskan, proyek Food Estate seluas 165 ribu hektar sudah dimulai disejumlah lokasi di Indonesia. "Artinya pemerintah bisa memberi tambahan hasil panen di luar hasil panen petani biasanya," jelas Legislator asal Sukabumi ini.
Baca Juga: Kebumen Segera Operasikan Penggilingan Beras Modern Pertama di Jawa Tengah, Ini Kecanggihannya
Dalam hitungannya, jika diasumsikan satu hektar menghasilkan 17 ton, maka seharusnya akan ada 2,8 juta ton tahun ini dihasilkan dari program Food Estate. "Lalu untuk apa impor 1 juta ton beras," tanyanya.
Dikatakan, bahwa proyek Food Estate telah menyerap anggaran Kementerian Pertanian yang tidak sedikit, termasuk untuk pupuk yang sebelumnya dialokasikan bagi petani.
"Dikhawatirkan, anggaran dan pupuk untuk petani yang sudah terbatas kemudian dialihkan ke program Food Estate, tapi tidak nambah produksi panen nasional," tutur Slamet dikutip dari laman Fraksi PKS.
Ia meminta agar pemerintah menyampaikan hal ini ke publik, bagaimana tingkat keberhasilan dari program Food Estate.
Disisi lain katanya, kebijakan impor terbuka lebar melalui UU Cipta Kerja, ini memberikan peluang besar bagi lapangan kerja petani asing, dan otomatis mempersempit peluang pemasaran produk petani dalam negeri.
