Network
LENSA BANYUMAS - Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menilai kelangkaan pupuk yang hampir terjadi setiap tahun akibat anggaran tidak memadai. Bahkan anggaran tahun 2021 malah menurun.
"Sedangkan alokasi pupuj yang disubsidi berjumlah 9 juta ton, sementara jumlah kebutuhan secara keseluruhan setiap tahun sekitar 23 juta ton," kata Johan Rosihan.
Sementara alokasi anggaran tahun 2021 ini hanya untuk menyediakan sekitar 9 juta ton saja, praktis persentase ketersediaan pupuk bersubsidi hanya sekitar 40 persen saja dari kebutuhan pupuk petani.
Baca Juga: Ingin Tebus Pupuk Bersubsidi, Petani di Wonosobo Wajib Gunakan Kartu Tani
Kondisi kelangkaan pupuk makin menyulitkan petani lantaran ia menilai pengawasan penyaluran yang lemah.
Disamping tidak ada sanksi tegas terhadap berbagai penyimpangan penyaluran pupuk bersubsidi tersebut.
Ketua DPP PKS ini meminta agar Kementerian Pertanian tegas untuk mengambil langkah validasi data seakurat mungkin.
Tujuannya agar kejadian kelangkaan pupuk dapat diminimalisir terutama saat petani menghadapi musim tanam.
"Saya minta Kementan agar melakukan validasi data terhadap daerah yang menggunakan pupuk sesuai dosis dan daerah yang overdosis supaya ada pola penyaluran yang berbasis kebutuhan pupuk setiap daerah," tandas dia dalam keterangan tertuilis dikutip dari ANTARA.
