Network
LENSA BANYUMAS - Pemerintah dituding tidak memiliki program penanggulangan pandemi yang jelas dan terukur, karena kembali menerapkan perpanjangan PPKM tanpa target dan indikator keberhasilannya.
Penilaian ini disampaikan anggota DPR RI Fraksi PKS Mulyanto yang juga menilai penggunaan istilah pembatasan kegiatan masyarakat itu hanya menimbulkan persepsi buruk di masyarakat.
“Tanpa indikator keberhasilan itu maka buka-tutup atau gonta-ganti nama istilah PPKM dapat dipersepsi masyarakat hanya sekedar alat Pemerintah untuk meredam gejolak dalam masyarakat, yang mulai jenuh menghadapi pandemi Covid-19,” ujar Mulyanto.
Baca Juga: Catat 18 wilayah PPKM Level 3 di Jateng, Wisata Masih Ditutup
Mestinya kata dia, kebijakan PPKM yang sudah diperpanjang beberapa kali itu sudah bisa terperakan masalahnya.
Langkah berikutnya, pemerintah menyusun rencana yang jelas, karena faktanya negara lain bisa melakukannya.
“Ini sudah masuk tahun kedua pandemi. Pemerintah harusnya sudah bisa memetakan masalahnya dan kemudian menyusun rencana penanggulangannya," ucapnya.
"Jangan batasi terus kegiatan masyarakat visi yang jelas. Faktanya negara lain bisa kok menanggulangi masalah ini,” tandas Mulyanto.
Oleh karenanya dengan tegas politisi PKS ini melayangkan kritik soal akuntabilitas kebijakan pemerintah yang kembali memperpanjang PPKM tanpa target dan indikator keberhasilan yang jelas.
