Network
"Ini sesuatu yang menggembirakan dan masyarakat Kaltim harus menyambut peluang ini dengan sebaik mungkin dengan meningkatkan kompetensi," kata Viko Januardhy.
Selain itu, kata Viko, dalam lampiran II UU IKN disebutkan pula akan ada kebijakan untuk meningkatkan pendidikan dan kapasitas SDM masyarakat setempat.
"Kita menyambut baik. Aspirasi-aspirasi masyarakat diakomodasi dlm UU IKN pada Lampiran II. Semoga dlm turunan UU IKN terkait, Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (PP), dan lain-lain dari hal-hal tersebut pun dapat tertera eksplisit pula," ungkap Viko Januardhy melanjutkan.
Pihaknya, kata Viko, berterimakasih kepada Pemerintah dan DPR yang mendengarkan aspirasi-aspirasi masyarakat Kaltim dan Kalimantan.
"Jikalau bapak Presiden Jokowi berkenan memilih dan menjadi legacy ada orang Kaltim di akomodasi dlm Struktur Otorita IKN dan atau jikalau Kepala Otorita IKN dari pusat semoga orang Kaltim sebagai Wakil Kepala Otorita IKN," kata dia.
Sejak Indonesia merdeka, lanjut Viko, belum pernah ada orang Kaltim duduk dalam struktur pemerintahan nasional sebagai menteri atau wakil menteri.
"Sementara Kaltim sangat setia kepada Indonesia. Sudah banyak Kaltim berkontribusi lewat SDA (kayu, minyak bumi, gas dan batubara) untuk pembangunan Indonesia sejak puluhan tahun lampau," ujar Viko Januardhy.
Karena itu, ia menambahkan minggu lalu unsur masyarakat Kaltim ingin menyampaikan surat secara langsung kepada Presiden RI di istana negara namun hingga sekarang belum dapat terwujud.
"Semoga bapak Presiden Jokowi berkenan menerima kami unsur perwakilan masyarakat Kaltim di istana Presiden,"imbuh Viko Januardhy.***
