LENSA BANYUMAS - DPRD Cilacap masih memilih bungkam terhadap tudingan lemahnya pengawasan mereka dalam pertanggungjawaban APBD.
Sejumlah anggota dewan yang hendak dikonfirmasi terkait tudingan tersebut tidak memberikan komentar.
Ada diantaranya yang menjanjikan waktu untuk bertemu saat dihubungi media, namun belum diketahui dengan jelas, apakah akan memberikan klarifikasi atau tidak terhadap berita yang beredar sebelumnya.
Demikian pula Ketua Komisi C DPRD Cilacap Taufik Urrokhman Hidayat yang dihubungi LensaBanyumas.Pikiran- Rakyat.com juga masih belum ada komentar apapun, kendati sebelumnya sudah menjanjikan untuk bertemu.
Sebelumnya tudingan DPRD Cilacap lemah dan tidak jeli dalam melakukan pengawasan anggaran di APBD Cilacap disampaikan Koordinator LSM Seroja Cilacap, Ekanto Wahyuning Santoso.
Ia menilai selama ini sorotan maupun pengawasan DPRD terhadap APBD Cilacap cenderung hanya di permukaan saja tanpa melihat atau mencermati lebih dalam anggaran yang ada.
Padahal katanya banyak hal yang sangat krusial dan subtansial dalam APBD dan selama ini pertanggungjawabannya terkesan terlewatkan dari pengawasan dewan.
"Sangat menyayangkan tanggapan fraksi dari tahun ke tahun monoton, hanya menanggapi dari sambutan atau pernyataan eksekutif dalam hal ini bupati," tuturnya.
Seharusnya menurut Ekanto, para wakil rakyat ini lebih berani masuk ke substansi pengawasan, karena faktanya anggaran rutin yang bersifat swakelola di dinas-dinas Pemkab Cilacap nilainya sangat besar.
Sekalipun pemkab selalu menyodorkan hasil serapan anggaran, namun itupun hanya anggaran yang bersifat kontraktual untuk proyek pembangunan.
Dan selama ini sama sekali pertanggungjawabannya tidak tersentuh pengawasan.***