Network
Lensa Banyumas - Ahli Epidemologi dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Banyumas Jawa Tengah dr.Yudhi Wibowo,M.PH. menilai PPKM berbasis Mikro yang dimulai tanggal 9 sampai 22 Februari 2021 secara konsep kebijakan sangat bagus, terutama dalam hal penguatan 3T dan isolasi pada level mikro dimana diharapkan tidak berdampak memberaan pergerakan perekonomian secara luas.
Namun menurutnya ada beberapa kendala yang tampaknya muncul di tataran implementasi di lapangan.
"Belum adanya kesepakatan keseragaman penentuan zona yang berdasarkan ketentuan jumlah rumah yang terdapat kasus Covid-19 di tingkat administrasi RT. Beberapa daerah jika mengacu instruksi mendagari maka tidak ada RT dengan zona merah karena rata-rata kasus dalam RT tersebut dibawah 10 rumah,"ungkapnya dalam zoom meeting dengan Koordinator Informasi Unsoed Alief Einstein, Sabtu, 13 Pebruari 2021.
Selain itu, data kasus Covid-19 harian belum tersedia sampai dengan memetakan pada level RT karena terbatasnya data jumlah rumah per RT.
"Tentunya hal ini membutuhkan waktu untuk menyiapkan data tersebut," katanya.
Untuk itu, diperlukan koordinasi lintas sektor yang harus dilakukan segera mengingat pelaksanaan PPKM berbasis Mikro hanya berlangsung 12 hari dan termasuk menghitung kebutuhan sumber daya yang mendukung agar dapat dilaksanakan secara maksimal.
dr. Yudhi Wibowo yang juga Tim Ahli Satgas Covid 19 Pemkab Banyumas itu menekankan pentingnya keberlanjutan dari kebijakan ini, bagaimana tindak lanjut paska PPKM berbasis Mikro.
"Karena jika diterapkan secara konsisten jelas sangat membutuhkan sumber daya yang besar," tandasnya.
Esensi dari kebijakan PPKM menurut dr.Yudhi Wibowo,M.PH. adalah adanya pembatasan mobilitas penduduk, menghindari kerumunan dan terus memperkuat kedisiplinan terhadap protokol kesehatan.
