Network
Karena menurut dia, sebetulnya lembaga ini sudah lama menjadi sorotan banyak rekanan yang sering merasa dirugikan, tapi tampaknya mengabaikan sorotan ini.
"Artinya, bukan hanya evaluasi 4 OPD (organisasi perangkat daerah) saja tapi Sekda perlu melakukan koreksi terhadap ULP karena berpotensi menghambat serapan atau capaian target anggaran," tuturnya.
Ekanto juga menilai, lebih baik lagi jika pernyatan Sekda juga dikaitkan dengan serapan anggaran dari kegiatan swakelola dinas.
Ia menyebut seperti kegiatan OP (operasi pemeliharaan) atau perawatan swakelola yang selama ini luput dari perhatian publik.
"Serapan anggaran mungkin 100 persen, tapi apakah kondisi di lapangan benar-benar faktual atau malah fiktif, ini juga harus jadi perhatian," ucapnya.
Dalam hal ini ia meminta perhatian pihak terkait seperti Inspektorat untuk melakukan pengawasan, pengamatan lapangan.
"Partisipasi masyarakat juga diperlukan untuk mengawal kegiatan swakelola dinas," pungkasnya.***
