Analisis Perbandingan Pendekatan Ekonomi Politik Marxis dengan Klasik dan Neoklasik

- 27 Desember 2021, 19:10 WIB
Erwanda Surya Adhitama, Mahasiswa Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unsoed.
Erwanda Surya Adhitama, Mahasiswa Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unsoed. /Erwanda/

LENSA BANYUMAS - Ekonomi Politik lahir karena adanya perkawinan antara Ilmu Ekonomi dan Ilmu Politik dan menjadi hal yang sangat berbeda namun tidak dapat di Pisahkan.

Ilmu Ekonomi mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa atau ilmu yang mempelajari bagaimana seseorang dalam memenuhi kebutuhannya dengan membuat pilihan menggunakan uang atau barang.

Sedangkan Ilmu Politik mempelajari tentang bagaimana individu/kelompok mempengaruhi individu/kelompok lain sesuai dengan jalan pikiran individu/kelompok itu.

Ekonomi Politik sering diasumsikan sebagai integrasi antara ilmu Ekonomi dengan ilmu Politik sedangkan jika dibedakan dari Ekonomi, itu tidak berarti keduanya benar-benar terpisah sepenuhnya, terisolasi dari yang lain atau tidak peduli terhadap yang lain.

Baca Juga: Produk Indonesia Sangat Diminati Konsumen Di Thailand, KBRI Bangkok: One On One Meeting Segera Diadakan

Demikian menurut Erwanda Surya Adhitama, Mahasiswa Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman dalam makalah tugas kuliahnya,

Dijelaskan, pemikiran tentang ekonomi politik terus mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu, meski bagi sebagian orang ada yang menganggap teori pemikiran ekonomi politik dianggap maju-mundur. “Tapi bagi bagi kami (penulis) harus dianggap tidak berhenti atau tetap,” katanya.

Dijelaskan, sistem harga, bentuk komoditas dan varian kerja disebabkan oleh faktor kerja sosial dalam relasi saling mempengaruhi. Kondisi sosial masyarakat yang terbantuk dari relasi hubungan ekonomistis berpengaruh pada cara berpikir dan bertindaknya individu.

“Untuk menganalisa berbagai pernyataan tersebut dan mencoba untuk menganalisa atas pemikiran ekonomi menggunakan pendekatan historis hubungan antara ekonomi politik dari masa ke masa,” jelas Erwanda.

Pada dasarnya menurut dia, perkembangan sejarah pemikiran ekonomi dapat disingkat  sebagai perkembangan dari mazhab-mazhab klasik, neoklasik, dan ekonomi modern.

Mazhab klasik dipimpin oleh tokoh- tokoh pemikiran besar Adam Smith dan Jon Stuardsmile; Mazhab Neo klasik oleh Alfred Marshall, dan Leon Walras; dan mazhab ekonomi modern oleh Jhon Maynard Keynes.

Karakteristik Ekonomi Politik Klasik

Dalam Pendekatan Klasik, istilah Ekonomi Politik merujuk pada sebuah sistem pemenuhan kebutuhan pribadi yang terdiri dari beberapa pelaku pribadi yang independen atau pasar yang mengatur dirinya Sendiri.

Karakteristik dari pasar bebas ini adalah menguntungkan individu, tapi juga berfungsi untuk mendisiplinkan para pelaku yang mementingkan kepentingan pribadinya.

Karakteristik Ekonomi Politik Neoklasik

Struktur dari Teori Neoklasik; Ide utama dalam pemikiran neoklasik adalah konsep ‘pilihan yang dibatasi’ (constrained choice) yang memandang individu sebagai pelaku yang membuat pilihan, atau orang yang harus memilih dari beberapa alternatif tindakan berdasarkan pandangan atau imajinasinya sendiri terhadap dampak dari tiap-tiap alternatif itu bagi dirinya.

Ekonomi dalam pendekatan neoklasik dipandang sebagai proses dimana orang berusaha memaksimalkan pemenuhan terhadap kebutuhan berdasarkan sumber daya yang ada. Hak Kepemilikan. Hak kepemilikan (property rights) adalah hak untuk memiliki, menggunakan, menjual, dan mengakses kekayaan.

Eksternalitas adalah dampak terhadap pihak ketiga (yang tidak ikut transaksi) dan tidak melewati sistem harga serta muncul sebagai efek samping yang tidak disengaja dari kegiatan orang lain atau kegiatan perusahaan lain.

Barang Publik (Publik Goods) adalah satu definisi dari barang publik, barang yang saat diproduksi untuk anggota tertentu dari sebuah kelompok akan secara otomatis bisa digunakan oleh semua anggota dalam kelompok itu.

Satu tema utama dalam ilmu Ekonomi neoklasik adalah, adanya hubungan antara pasar yang persaingannya sempurna dengan efisiensi, dimana efisiensi ini didefinisikan sebagai maksimalisasi terhadap pemenuhan kebutuhan pribadi. Pasar dengan persaingan sempurna adalah pasar yang memiliki penjual dan pembeli dalam jumlah besar.

Karakteristik Ekonomi Politik Marxis

Istilah Ekonomi Politik yang digunakan dalam teori Marxian tidak merujuk pada pemikiran - pemikiran tentang hubungan antara ekonomi dengan politik, melainkan merujuk pada sebuah cara berpikir tentang perekonomian yang didasarkan pada metode dan teori dari pemikir - pemikir ekonomi klasik, terutama Adam Smith dan David Ricardo.

“Ekonomi Politik Marxisme merupakan kritik terhadap sistem oknomi pasar (kapitalis). Pilar kelembagaan kapitalisme dianggap oleh Karl Marx sangat eksploitatif karena menemkan tenaga kerja subordinat berhadapan dengan pemilik modal,” katanya.

Ada tiga cara untuk memandang Ekonomi Politik lewat tradisi Marxian, yakni politik sebagai revolusi atau politik revolusioner, politik sebagai kompromi kelas dan yang ketiga teori negara marxis.

Perbandingan Pendekatan Ekonomi Politik Marxis dengan Klasik

Keduanya sama-sama membicarakan kehidupan sosial yang tidak dapat dipisahkan dengan ekonomi dan menjadikan pemerintah sebagai perencana maupun fasilisator dalam kegiatan ekonomi.

Perbedaannya adalah:

 

  • Marxis pusat pengendalian ekonomi adalah Pemerintah, sedangkan pada Klasik, pusat pengendalian ekonomi adalah Individu (Pemilik Tenaga Kerja).
  • Faktor-faktor produksi dan keuntungann dari produksi lebih banyak menguntungkan pemilik tenaga kerja atau pemilik modal, sedangkan untuk marxis keuntungan dibagikan secara adil antara pemilik modal dengan para kaum pekerja.
  • Faktor produksi berada dibawah kontrol pemilik modal, sedangkan untuk marxis, faktor produksi berada bawah kontrol sebuah negara.
  • Keputusan produksi dan investasi dilakukan melalui pasar dan kapital (sector private), sedangkan untuk marxise nkeputusan produksi dan investasi dilakukan melalui perencanaan pusat (Negara).
  • Dalam marxis, negara menjadi pelaku ekonomi, sedangkan dalam klasik, negara tidak menjadi pelaku ekonomi tapi hanya pengalokasi dan pemfasilitas ekonomi.

Disclaimer: Artikel merupakan tugas kuliah Erwanda Surya Adhitama, Mahasiswa Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman.***

Editor: Ady Purwadi


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x