Lensa Banyumas - Duta Besar Myanmar untuk PBB di New York Kyaw Moe Tun bersumpah akan berjuang setelah junta militer memecatnya pada hari Sabtu kemarin.
Dubes Kyaw Moe Tun mendesak negara-negara di dunia untuk menggunakan "segala cara yang diperlukan" untuk membalikkan kudeta 1 Februari yang menggulingkan Pemimpin terpilih negara itu Aung San Suu Kyi.
"Saya memutuskan untuk melawan selama saya bisa," kata Kyaw Moe Tun seperti dilansir Lensa Banyumas-Pikiran Rakyat.com dari Reuters.
Baca Juga: Aksi Unjuk Rasa di Myanmar Kembali Menelan Korban Satu Tewas, dan Beberapa Luka-luka
Sebelumnya Televisi pemerintah Myanmar mengumumkan Kyaw Moe Tun telah dipecat karena mengkhianati negara. Namun, PBB tidak secara resmi mengakui junta sebagai pemerintah baru Myanmar karena belum menerima pemberitahuan resmi tentang perubahan apa pun
Juru Bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan Kyaw Moe Tun tetap menjadi Duta Besar Myanmar untuk saat ini.
"Kami belum menerima komunikasi apapun mengenai perubahan representasi Myanmar di Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York," ungkapnya.
Sementara Utusan khusus Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk Myanmar, Christine Schraner Burgener, memperingatkan 193 anggota Majelis Umum PBB bahwa tidak ada negara yang harus mengakui atau melegitimasi junta Myanmar.
Jika junta Myanmar, yang dipimpin oleh Jenderal Min Aung Hlaing, mencoba untuk mendapatkan pengakuan internasional dengan memasang utusan baru PBB, hal itu dapat memicu pertarungan di badan dunia yang dapat berujung dengan pemungutan suara di Majelis Umum.
Kyaw Moe Tun mengatakan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa dirinya berbicara untuk pemerintah Suu Kyi dan meminta bantuan untuk membatalkan "kudeta militer ilegal dan inkonstitusional."
Menurut Kyaw Moe Tun,"pemerintah Myanmar yang sah dan dipilih dengan semestinya harus diakui oleh komunitas internasional.
"Guterres telah berjanji untuk memobilisasi tekanan internasional untuk memastikan kudeta ini gagal,"tandasnya.
Dewan Keamanan PBB telah menyuarakan keprihatinan atas keadaan darurat tersebut, tidak mengutuk kudeta tersebut karena ditentang oleh Rusia dan China.***