Network
Lensa Banyumas - Pemerintah Kamboja telah mengeluarkan dekrit yang menetapkan gateway internet gaya Tiongkok dimana memungkinkan lalu lintas online dikendalikan dan dipantau. Langkah itu memicu kekhawatiran warga lokal dimana kebebasan demokratisnya dapat terancam.
Keputusan setebal sebelas halaman yang diumumkan pada hari Rabu 17 Pebruari 2021 tersebut berupaya memfasilitasi dan mengelola koneksi internet untuk membantu pengumpulan pendapatan, melindungi keamanan nasional dan menjaga ketertiban sosial, budaya serta tradisi.
Operator gateway akan mendukung pihak berwenang dengan langkah-langkah untuk mencegah dan memutuskan semua koneksi jaringan yang mempengaruhi pendapatan nasional, keamanan, ketertiban sosial, moralitas, budaya, tradisi dan adat istiadat.
Pengumuman Itu dikeluarkan ketika Pemerintahan Perdana Menteri Hun Sen menghadapi kritik internasional atas tindakan kerasnya yang menghancurkan masyarakat sipil dan oposisi politik, mengakibatkan monopoli kekuasaan untuk partainya, dan tuntutan pidana serta hukuman penjara bagi banyak pesaingnya.
Gateway tersebut mirip dengan Tiongkok, sekutu ekonomi penting bagi Kamboja, yang telah melihat hubungannya dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa memburuk baru-baru ini.
Keputusan tersebut juga memberi penyedia layanan satu tahun untuk terhubung ke gateway, tetapi tidak memberikan kerangka waktu untuk peluncurannya.
Dengan keputusan yang telah diumumkan oleh Pemerintah mengharuskan penyedia layanan untuk membuat pengguna melengkapi formulir online dengan identitas yang benar.
Jika pengguna tidak bisa mengisi formulir dengan benar berakibat izin operasi penyedia jaringan ke gateway akan ditangguhkan dan rekening banknya dibekukan.
Chak Sopheap, Direktur Eksekutif Pusat Hak Asasi Manusia Kamboja seperti dikutip Lensa Banyumas.com-Pikiran Rakyat Media Network dari Reuters mengatakan Undang-undang tersebut berimplikasi pada kebebasan berbicara, privasi, perlindungan data dan informasi publik.
