Network
Lensa Banyumas - Kantor Kejaksaan Bolivia telah mengeluarkan dakwaan resmi terhadap mantan Presiden Jeanine Anez, mantan Menteri Álvaro Coímbra dan Rodrigo Guzmán, atas kejahatan terorisme, konspirasi dan hasutan dalam kasus kudeta terhadap Evo Morales pada tahun 2019 lalu.
Dalam kasus Ánez, Kementerian Umum meminta penahanan preventif selama enam bulan selama penyelidikan di penjara wanita Obrajes di La Paz.
Sedangkan untuk penahanan para mantan Menteri di tempatkan di penjara San Pedro.
Dilansir Lensa Banyumas-Pikiran Rakyat.com dari kanal Televisi Telesur: telesurtv.net, Kejaksaan Bolivia berpendapat, jika terdakwa bebas, ada resiko melarikan diri karena bisa meninggalkan negara. Selain itu, Anez juga bisa mempengaruhi pihak atau saksi lain.
Baca Juga: Kejaksaan Bolivia Perintah Tangkap Mantan Presiden Jeannine Anez Chavez
Tuduhan terhadap Anez dan para menterinya tersebut terkait peristiwa yang menyebabkan pengunduran diri Evo Morales pada 2019 dan Añez menjabat sebagai Presiden, ketika dia menjadi Wakil Presiden Kedua Senat.
Dokumen tersebut menunjukkan bahwa Añez mengambil alih kursi kepresidenan "dengan cara yang curang".
"Tindakan kekerasan dan hasutan memiliki tujuan untuk mengkonsolidasikan pemberlakuan pemerintah baru yang ilegal dan tidak sah yang bertentangan dengan tatanan konstitusional, ini atas perintah Jeanine Añez Chavez. Disamping itu.. sekelompok orang sebelum sesi, termasuk Alvaro Rodrigo Guzmán Collao dan Alvaro Eduardo Coimbra Cornejo (kemudian diangkat sebagai Menteri) dan lainnya," bunyi surat dakwaan tersebut.
Áñez, Coimbra dan Guzmán ditangkap di Beni dan kemudian dipindahkan ke Ibu Kota La Paz.
Dalam sidang pengadilan yang dijadwalkan berlangsung antara hari Minggu ini dan Senin, akan menentukan apakah mantan Presiden itu akan membela diri untuk kebebasannya atau ditahan di penjara umum.
Mantan Presiden Jeannine Anez Chavez dan para mantan menterinya dituduh melakukan kejahatan penghasutan, konspirasi dan terorisme.
Tuduhan itu ditandatangani oleh jaksa, Harold Jaramillo, Rudy Terrazas, dan Omar Mejillones.
Ketiganya menyatakan penangkapannya tersebut ilegal, karena mereka tidak pernah dipanggil sebelumnya.
Sementara Oposisi sayap kanan Bolivia telah melancarkan kampanye untuk mengecam penangkapan tersebut.
Sedangkan PBB, Organisasi Negara-negara Amerika (OAS), dan Uni Eropa telah menyerukan proses hukum dalam kasus ini.***
