Pasukan Keamanan Thailand Perketat Keamanan di Ibu Kota Bangkok Jelang Aksi Unjuk Rasa Anti Pemerintah

- 20 Maret 2021, 19:55 WIB
Pasukan Keamanan memasang barikade kawat berduri sepanjang kontainer dekat kawasan Grand di Bangkok, Thailand./ Reuters / Chalinee Thirasupa
Pasukan Keamanan memasang barikade kawat berduri sepanjang kontainer dekat kawasan Grand di Bangkok, Thailand./ Reuters / Chalinee Thirasupa /

LENSA BANYUMAS -  Pasukan Keamanan Thailand tengah mempersiapkan kontainer dan kawat berduri sebagai barikade di kawasan tua Ibu kota Bangkok dekat Grand Palace atau Istana menyusul adanya rencana aksi unjuk rasa anti-pemerintah.

Wakil Juru Bicara Kepolisian, Kissana Pattanacharoen mengatakan, pemasangan barikade itu sebagai upaya untuk menjaga ketertiban.

"Kami telah mempersiapkan petugas untuk menjaga ketertiban," kata Kissana kepada wartawan di Bangkok, hari Sabtu 20 Maret 2021 seperti dilansir Lensa Banyuas-PIKIRAN RAKYAT.com dari Reuters.

Baca Juga: Hadapi Tantangan China Di Kawasan Asia, AS Perkuat Kerjasama Keamanan dengan India

Kissana enggan menjelaskan terkait berapa banyak petugas yang akan dikerahkan dalam menghadapi aksi unjuk rasa tersebut.

Menurutnya, berkumpul atau pertemuan publik yang digelar, telah melanggar undang-undang pengendalian wabah virus korona.

Namun petugas Polisi dengan tameng anti huru hara tampak terlihat bergerak ke daerah grand palace tersebut.

Unjuk rasa itu terjadi setelah parlemen pada minggu ini gagal mengesahkan RUU untuk menulis ulang konstitusi yang didukung militer yang merupakan salah satu tuntutan utama pengunjuk rasa.

Pengadilan massal akan diadakan pada minggu ini untuk mengadili para pemimpin aksi unjuk rasa atau para aktivis yang dituduh menghasut dan menghina kerajaan.

Bahkan pada hari Sabtu itu juga, para aktivis menerbangkan layang-layang yang dicat dengan gambar para pemimpin demonstrasi yang dipenjara dan menyerukan pembebasan mereka.

Gerakan protes pemuda Thailand sejauh ini menjadi tantangan terbesar bagi Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha.

Para pengunjuk rasa menuduh Prayuth Chan-ocha telah merekayasa proses yang akan mempertahankan status quo politik dan membuatnya tetap berkuasa setelah pemilu 2019 lalu. Namun Prayuth menepis tuduhan itu.

Para pengunjuk rasa juga dinilai melanggar tabu tradisional dengan menuntut reformasi monarki, dan menuding militer telah merancang konstitusi yang memberi Raja terlalu banyak kekuasaan setelah kudeta tahun 2014.***

Editor: Rama Prasetyo Winoto

Sumber: REUTERS


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah