Network
Baca Juga: Peta Dapil Kabupaten Banyumas dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Banyumas
"Hingga pada suatu waktu terjadi peristiwa longsor di kawasan Hutan Kalisalak dan sekitarnya, dan menjadi sorotan media, proyek itu akhirnya berhenti," katanya.
Usai dinyatakan berhenti, status proyek pun tidak jelas sepanjang tahun 2023. Namun pada Januari 2024, delapan LMDH di Banyumas menerima surat yang berbunyi tentang permohonan izin terkait akan dilanjutkan kembali proyek tersebut.
"Proyek tersebut berjalan tanpa ada kesepakatan terlebih dahulu. Ini menjadi gerakan dan tanggung jawab bersama, jangan menjadi gerakan sendiri (LMDH), karena ini dampaknya ke masyarakat Banyumas," kata dia.
Menanggapi hal itu, Subagyo mengaku jika pihaknya juga menolak dan berjanji akan mengawal persoalan tersebut. Ada beberapa hal yang menjadi dasar penolakan, yakni perlu dilihat dahulu bagaimana ketersediaan air bersih untuk masyarakat Kabupaten Banyumas sendiri.
"Kebutuhan air di Banyumas masih kurang, tahun 2023 kita mengalami kekeringan di dua kecamatan, Kembaran dan Sokaraja," ujarnya.
Menurutnya air yang bersumber dari Gunung Slamet, mutlak untuk memenuhi kebutuhan air di Kabupaten Banyumas. Terlebih hingga saat ini, pemenuhan air di Banyumas masih kurang.
"Nah kalau tiba-tiba dipakai Kabupaten Pemalang, dengan kedok program strategis nasional, apa iya tidak melihat kita kekurangan dan diambil di sana, permanen lagi," lanjutnya.
Politisi PDI Perjuangan ini berjanji akan terus mengawal persoalan ini. Apalagi jika sampai masyarakat yang dikorbankan.
