LENSA BANYUMAS - Bupati Banjarnegara, Budhi Sarwono menyebut ada kongkalikong alias permainan daalam penanganan pasien Covid 19 di Rumah Sakit. Hal tersebut terungkap dalam video wawancara yang diterima Tim Lensa Banyumas, Kamis, 1 Juli 2021.
Menurut Budhi ini hal itu berdasarkan adanya perbedaan hasil pemeriksaan PCR antara rumah sakit dengan laboratorium. Bahkan Budhi menyebut adanya kepentingan.
"Karena sekarang lumayan sih, kalau karantina di rumah sakit kan lumayan klaimnya. Aku juga sudah mengerti," ujar Budhi dalam video itu.
Baca Juga: Satgas Covid-19 Bubarkan Hajatan, Camat Kesugihan : Supaya Sadar sedang PPKM !
Budhi Sarwono juga menceritakan jika pihaknya sudah bertemu dengan ‘sales’ yang mencari orang sakit untuk dibawa ke rumah sakit dan dapat komisi dari tiap pasien yang dibawa ke rumah sakit.
"Kemarin saya sudah ketemu sama salesnya. Ada salesnya namanya Bejo, mencari orang sakit untuk dipondokin di rumah sakit. Kalau dipondokin dengan mobil sendiri Rp 200 ribu tapi kalau diambil pakai ambulans rumah sakit honornya Rp 100 ribu,"katanya lugas.
Budhi sangat menyayang praktik kotor seperti itu dan ia pun berharap mengajak agar praktik seperti ini disudahi.
Baca Juga: Pemkab Banyumas Buka Lowongan CPNS 2021 Sebanyak 2320 Formasi, Segera Cek Caranya !
"Udahlah mari kita sadar, mari kita insaf, nggak usah cari yang macam-macam. Bagaimana kita layani rakyat yang bagus gotong-royong. Insyaallah kalau kita betul-betul menjalankan Pancasila, kuat Indonesia,"katanya.
Dikutip Lensa Banyumas dari Salatigaterkini, Budhi membenarkan jika dalam video ada dirinya. Video diambil di rumah dinas Bupati.
"Iya video itu saya yang bicara," kata Budhi.
Ditambahkan Budhi, mengingat klaim perawatan pasien COVID-19 yang cukup tinggi yaitu minimal Rp 6,25 juta hingga Rp 10 juta per hari, Budhi menilai hal inilah yang membuat rumah sakit berebut pasien.
Baca Juga: Rektor UNU Purwokerto : BEM Harus Sinergikan Organisasi Kampus
"Jadi klaim rumah sakit ini di Kabupaten Banjarnegara ini kalau saya pantau agak berebut pasien COVID. Karena standar agak lumayan juga. Yang saya ketahui sampai saat ini laporan dari dinas saya itu untuk biaya tiap hari Rp 6.250.000 minimal, maksimal sampai Rp 10 juta per hari," terangnya.
"Setelah saya tanyakan ke dinas terkait, kalau orang itu butuh waktu sampai 6 bulan opname-nya bagaimana. Klaim ini hanya dikasih batas waktu 2 minggu maksimal," sambung Budhi.
Dengan tingginya klaim ini, menurut dia banyak rumah sakit yang memanfaatkan situasi dan akhirnya jemput bola mencari pasien COVID-19 bahkan sampai menambah kapasitas karantina.
Baca Juga: Cegah Penyebaran Covid 19, Kemenkumham Perpanjang Asimilasi di Rumah Bagi Narapidana dan Anak
Di kampung kami ini kota kecil, kalau satu hari Rp 6.250.000 itu minimal kan banyak sekali yang tertarik. Jadi yang dicari rata-rata pasien COVID semua, dan kalau diswab, dari 10 orang yang positif COVID itu 7 (orang) atau 6 (orang). Terus saat sekarang ini jadi melonjak. Rumah sakit penuh tempat karantina penuh. Ini pada berlomba membuat karantina lagi," kata dia.
Karena kecurigaan Budhi ini, pihaknyapun berharap pemerintah pusat turun untuk melakukan screening. Pasalnya, Budhi mengaku sudah menerima laporan adanya hasil tes PCR yang berbeda antara rumah sakit satu dengan salah satu laboratorium.
"Karena saya sendiri sudah banyak laporan, ada seseorang dia di tes swab di rumah sakit A positif, di laboratorium yang betul-betul profesional negatif. Jamnya sama, hanya selisih 10 menit, pada waktu melakukan swab, yang satu negatif yang satu positif. Kalau bisa pemerintah pusat menurunkan Litbang yang betul-betul”, tutupnya.***