Network
Sehingga ketika sudah duduk menjabat dengan label yang terhormat (DPRD), terkesan hanya menikmati jabatan saja.
Pada akhirnya, akan sulit untuk mengukur kinerja baiknya mewakili rakyat yang telah mengantarkannya ke gedung parlemen.
Pria berumur yang juga pernah menjadi Ketua DPC PDI P Cilacap itu lantas menyinggung kondisi pandemi yang dirasakan masyarakat saat ini.
"Sekarang jaman Covid, untuk ngurusi Covid saja gimana caranya susah, apalagi mikir anggaran," ungkap dia.
Diberitakan sebelumnya, tudingan DPRD Cilacap lemah dan tak jeli dalam pengawasan pertanggungjawaban APBD dilayangkan Koordinator LSM Seroja, Ekanto Wahyuning Santoso.
Ia menilai selama ini sorotan maupun pengawasan DPRD terhadap APBD Cilacap cenderung hanya di permukaan saja tanpa melihat atau mencermati lebih dalam anggaran yang ada.
Padahal katanya banyak hal yang sangat krusial dan subtansial dalam APBD dan selama ini pertanggungjawabannya terkesan terlewatkan dari pengawasan legislatif.
"Sangat menyayangkan tanggapan fraksi dari tahun ke tahun monoton, hanya menanggapi dari sambutan atau pernyataan eksekutif dalam hal ini bupati," tuturnya.
Seharusnya menurut Ekanto, para wakil rakyat ini lebih berani masuk ke substansi pengawasan, karena faktanya anggaran rutin yang bersifat swakelola di dinas-dinas Pemkab Cilacap nilainya sangat besar.
Sekalipun pemkab selalu menyodorkan hasil serapan anggaran, namun itupun hanya anggaran yang bersifat kontraktual untuk proyek pembangunan.
