Network
Lensa Banyumas - Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian mengecam apa yang disebutnya "represi yang dilembagakan" terhadap minoritas Uighur China.
Berbicara melalui tautan video di Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa, Le Drian seperti dilansir Lensa Banyumas.com dari AFP hari Rabu 24 Pebruari 2021, mengatakan bahwa akun dan dokumen saksi dari wilayah Xinjiang, China menunjukkan ada praktik yang tidak dapat dibenarkan terhadap orang Uighur, dan sistem pengawasan skala besar serta penindasan yang dilembagakan.
Baca Juga: Parlemen Kanada: Perlakuan China Terhadap Warga Uighur Adalah Genosida
Kelompok hak asasi percaya setidaknya satu juta orang Uighur dan minoritas Muslim berbahasa Turki lainnya ditahan di kamp-kamp di wilayah barat Xinjiang.
"Di antara beberapa contoh kemunduran yang cukup besar untuk hak asasi manusia pada tahun 2020," katanya.
Selain soal kaum Uighur China, dia juga menyebutkan percobaan pembunuhan terhadap tokoh oposisi Rusia Alexei Navalny, yang diracuni dengan zat saraf dalam serangan yang dia salahkan di Kremlin, serta tindakan keras terhadap demonstran pro-demokrasi di Belarus, perang yang sedang berlangsung di Suriah dan Yaman serba kudeta di Myanmar.
Le Drian juga mengungkapkan "keprihatinan yang besar" tentang nasib pengacara hak asasi manusia Iran Nasrin Sotoudeh, yang dipenjara pada 2018 setelah membela seorang wanita yang ditangkap karena memprotes persyaratan bagi perempuan Iran untuk mengenakan jilbab.***
