Network
Lensa Banyumas - Untuk menghindari pemberian bantuan keuangan kepada Junta Militer yang merebut kekuasaan di Myanmar, Uni Eropa telah menangguhkan dukungan dana proyek-proyek pembangunan di negeri Pagoda itu.
Uni Eropa yang beranggotakan 27 negara tersebut memberitahu komite Organisasi Perdagangan Dunia bahwa mereka telah menahan semua kerja sama pembangunan yang akan mendukung otoritas militer.
Dilansir Lensa Banyumas-Pikiran Rakyat.com dari Reuters, Komisi Eksekutif Uni Eropa membenarkan bahwa mereka telah menangguhkan dukungan anggaran, yang dalam beberapa tahun terakhir telah mengucurkan lebih dari 200 juta euro atau 240,7 juta dolar amerika dalam program terpisah yang biasanya berjalan selama empat tahun.
Baca Juga: Dari Dompet Dhuafa Amerika Serikat Berbagi Untuk Anak Tunarungu di Jawa Tengah
Keputusan Uni Eropa menyusul adanya kecaman internasional terhadap kudeta militer 1 Pebruari di Myanmar yang menggulingkan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi.
Ketika protes terus berlanjut terhadap junta, utusan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Myanmar mengatakan sedikitnya 38 orang telah tewas pada hari Rabu kemarin.
Bantuan pembangunan Uni Eropa untuk Myanmar difokuskan pada pendidikan, keadilan, pemilu, dan dukungan gizi di daerah pedesaan, di salah satu negara termiskin di Asia.
Para menteri luar negeri Uni Eropa pada bulan lalu setuju untuk melihat sanksi yang dapat menargetkan bisnis yang dimiliki oleh tentara, tetapi mengesampingkan pembatasan preferensi perdagangan bagi Myanmar untuk menghindari melukai pekerja tekstil yang paling miskin.
Myanmar mendapat manfaat bantuan dari Uni Eropa dengan skema "Semuanya Tapi Senjata" yang memberikan akses bebas bea dan bebas kuota untuk semua ekspornya, kecuali senjata dan amunisi, ke pasar Uni Eropa yang terdiri dari 450 juta konsumen.***
