Pekan lalu, Uni Eropa menangguhkan dana pembangunan ke Myanmar, meskipun sejauh ini menolak untuk membekukan preferensi perdagangan ke salah satu negara termiskin di Asia itu karena takut memukul sebagian besar pekerja perempuan di sektor tekstil.
Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas menjelaskan sanksi baru adalah bagian dari rencana hukuman ekonomi Uni Eropa sebagai tanggapan atas kudeta tersebut.
“Dengan langkah-langkah ini, kami sangat sengaja membidik para pembuat keputusan di militer. Opsi lebih lanjut, seperti daftar perusahaan ekonomi militer, sudah tersedia dan dapat diambil segera, ”kata Maas kepada parlemen Jerman.***