Network
Lensa Banyumas - Uni Eropa sedang mempersiapkan untuk memperluas sanksi terhadap militer Myanmar dengan menargetkan bisnis yang mereka jalankan, sebagai protes atas kudeta militer 1 Pebruari.
Menurut sejumlah Diplomat, Langkah-langkah tersebut dapat disetujui oleh para Menteri Luar Negeri Uni Eropa pada 22 Maret yang akan datang.
Sanksi itu menargetkan perusahaan-perusahaan yang menghasilkan pendapatan untuk, atau memberikan dukungan keuangan kepada Angkatan Bersenjata Myanmar.
Baca Juga: Utusan PBB Desak Dewan Keamanan Untuk Ambil Tindakan Terhadap Junta Myanmar
Sementara Uni Eropa memiliki embargo senjata di Myanmar, dan telah menargetkan beberapa pejabat militer senior sejak tahun 2018, serta tindakan tersebut akan menjadi respons paling signifikan sejauh ini sejak kudeta.
Para diplomat Uni Eropa menyebutkan bahwa sebagian dari konglomerat militer, Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL) dan Myanmar Economic Corporation (MEC), kemungkinan besar akan menjadi sasaran, dan menghalangi investor dan Bank Uni Eropa melakukan bisnis dengan mereka.
Para konglomerat tersebar di seluruh sektor perekonomian mulai dari pertambangan, manufaktur hingga makanan dan minuman hingga hotel, telekomunikasi serta perbankan.
Mereka termasuk di antara pembayar pajak terbesar di negara itu dan mencari kemitraan dengan perusahaan asing karena Myanmar terbuka selama liberalisasi demokrasi.
Misi pencari fakta PBB pada tahun 2019 merekomendasikan sanksi terhadap kedua perusahaan dan anak perusahaan mereka, dengan menyebutkan bahwa mereka memberi sumber pendapatan tambahan kepada tentara yang dapat membiayai pelanggaran hak asasi manusia.
