LENSA BANYUMAS - Mantan Ketua DPRD Cilacap Fran Lukman ikut buka suara soal kinerja mantan insititusinya yang kini dituding lemah dan tidak jeli dalam pengawasan pertanggungjawaban anggarandi Pemkab Cilacap.
Menurutnya, jika melihat kinerja DPRD saat ini dengan tudingan lemah dan tak jeli tersebut ia menganggapnya sangat wajar.
Ia lantas menggambarkannya dengan peribahasa klasik 'Gajah di pelupuk mata saja tak nampak, apalagi semut di ujung gunung'.
Peribahasa yang jelas tajam sebagai sorotan karena menggambarkan tentang bagaimana mungkin seseorang bisa melihat aib atau kesalahan orang lain, sedangkan kesalahan atau aibnya sendiri saja mungkin tidak tahu atau tak menyadarinya.
Baca Juga: DPRD Cilacap Bungkam Atas Tudingan Lemah dan Tak Jeli Dalam Pengawasan Pertanggungjawaban Anggaran
"Jadi mikirnya sederhana saja, kalau ngga liat ya memper, wong apalagi semut diujung gunung, gajah di pelupuk mata saja ngga nampak apalagi semut diujung gunung ya ga keliatan," tuturnya kepada LensaBanyumas.Pikiran-Rakyat.com.
Fran melanjutkan, sebenarnya soal kalangan legislatif di Cilacap yang tidak jeli dalam melihat persoalan, ia justru menimpakan kesalahan awal pada pihak lain.
"Soal dewan koh dianggapnya tidak jeli, sing salah sapa...? Sing salah ya bukan dewannya, tapi yang salah ya yang milih, nasib...," katanya.
Fran Lukman kembali mempertegas, kesalahan rakyat yang memilih seseorang untuk menjadi wakilnya tanpa melihat kapasitas dan kapabilitasnya.
Sehingga ketika sudah duduk menjabat dengan label yang terhormat (DPRD), terkesan hanya menikmati jabatan saja.
Pada akhirnya, akan sulit untuk mengukur kinerja baiknya mewakili rakyat yang telah mengantarkannya ke gedung parlemen.
Pria berumur yang juga pernah menjadi Ketua DPC PDI P Cilacap itu lantas menyinggung kondisi pandemi yang dirasakan masyarakat saat ini.
"Sekarang jaman Covid, untuk ngurusi Covid saja gimana caranya susah, apalagi mikir anggaran," ungkap dia.
Diberitakan sebelumnya, tudingan DPRD Cilacap lemah dan tak jeli dalam pengawasan pertanggungjawaban APBD dilayangkan Koordinator LSM Seroja, Ekanto Wahyuning Santoso.
Ia menilai selama ini sorotan maupun pengawasan DPRD terhadap APBD Cilacap cenderung hanya di permukaan saja tanpa melihat atau mencermati lebih dalam anggaran yang ada.
Padahal katanya banyak hal yang sangat krusial dan subtansial dalam APBD dan selama ini pertanggungjawabannya terkesan terlewatkan dari pengawasan legislatif.
"Sangat menyayangkan tanggapan fraksi dari tahun ke tahun monoton, hanya menanggapi dari sambutan atau pernyataan eksekutif dalam hal ini bupati," tuturnya.
Seharusnya menurut Ekanto, para wakil rakyat ini lebih berani masuk ke substansi pengawasan, karena faktanya anggaran rutin yang bersifat swakelola di dinas-dinas Pemkab Cilacap nilainya sangat besar.
Sekalipun pemkab selalu menyodorkan hasil serapan anggaran, namun itupun hanya anggaran yang bersifat kontraktual untuk proyek pembangunan.
Sayangnya, hingga berita ini diturunkan, kalangan DPRD Cilacap masih bungkam, bahkan ketika sejumlah anggotanya hendak dikonfirmasi atas tudingan tersebut tidak merespon positif.***