Pemkab Banyumas Launching Forum Sinergitas Jaminan Sosial

Dalam peraturan tersebut pemerintah secara bertahap mendaftarkan penerima bantuan iuran (pbi) sebagai peserta kepada badan penyelenggara jaminan sosial (bpjs). Regulasi tersebut, menjadi dasar pemikiran integrasi jaminan kesehatan daerah (jamkesda) kedalam jaminan kesehatan nasional kartu indonesia sehat.

Baca Juga: Satpam Kejari Cilacap Mulai Kenakan Seragam Baru Berwarna Coklat

“Permasalahan muncul seiring kebijakan pemerintah provinsi jawa tengah yang tidak memperpanjang PBI APBD Provinsi Jawa Tengah yang berakhir pada tanggal 31 desember 2020, akibatnya terdapat 52.317 peserta KIS PBI APBD propinsi yang non aktif. Hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Banyumas karena kepesertaan mereka didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas sejak tahun 2017.

Adanya warga masyarakat tidak mampu yang tidak tercover oleh JKN-KIS inilah yang perlu mendapat perhatian kita semua, terutama mereka yang selama ini rutin membutuhkan pelayanan kesehatan karena penyakit kronis atau katastropik. Dengan adanya keterbatasan kuota KIS-PBI APBD kabupaten, maka peserta yang akan diintegrasikan harus selektif, tepat sasaran sesuai skala prioritas yaitu masyarakat yang sangat memerlukan kecepatan mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan.

Sebenarnya di Kabupaten Banyumas terdapat suatu potensi pembiayaan yang berasal dari unsur di luar pemerintah yaitu baznas, lazis, dompet dhuafa, Mitra Kurir Langit dan beberapa lembaga philanthropic maupun masyarakat mampu yang dermawan. Namun sejauh ini belum terkoordinir, mereka masih berjalan sendiri-sendiri.

Baca Juga: Sambut Hari Bhayangkara ke 75 Polres Cilacap Vaksinasi 1722 Orang

“Oleh karena itu dengan adanya launching pada hari ini dapat menjadi sarana untuk menyatukan dan mengotimalkan berbagai potensi dari segenap pemangku kepentingan yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas, sehingga akan memudahkan masyarakat yang tidak mampu dalam mengakses pelayanan kesehatan yang bermutu serta mendukung tercapainya universal health coverage (UHC) program jaminan kesehatan nasional Kabupaten Banyumas," lanjutnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Sadiyanto mengatakan pihaknya telah melakukan integrasi selektif, dan telah berhasil mengintegrasikan eks peserta PBI APBD Propinsi kedalam kepesertaan KIS-PBI bersumber anggaran APBD Kabupaten dari bulan Mei-Juni Tahun 2021 sebanyak 9.000 peserta.

“Diharapkan dengan adanya kolaborasi Forum Sinergitas Jaminan Sosial ini dan optimalisasi integrasi jaminan kesehatan nasional, dapat menguatkan sinergi antara unsur Pemerintah dan luar Pemerintah serta semakin berkembang jejaring yang dibentuk dalam mengatasi pembiayaan kesehatan bagi masyarakat miskin di Kabupaten Banyumas,” katanya.***