Network
Lensa Banyumas - Situasi pandemi covid-19 seperti saat ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah. Hal itu terkait dengan penyelenggaraan tata pemerintahan yang berkeadilan.
"Dalam konteks pemerintahan, pemerintah diharapkan dapat mengatur dan mengurus kebutuhan masyarakat sesuai dengan problematika yang terjadi, menjadi adaptif dan solutif terhadap kondisi kekinian," kata Ketua Dekan FH Unsoed, Prof. Dr. Ade Maman Suherman, SH.,MH. dalam jumpa persnya di ruang Press Conference FH Unsoed, Purwokerto, Senin, 2 November 2020.
Baca Juga: Peringatan Keras! Tak Hanya Boikot Produk Prancis, MUI Desak Pemerintah Indonesia Lakukan Ini
Melalui pendekatan hukum, seharusnya hukum disematkan sebagai media untuk menciptakan ketertiban, keteraturan serta memberikan jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat.
Dengan pendekatan keadilan sosial, hukum dan pemerintah seharusnya berkelindan untuk memberikan perlakuan yang adil sehingga terbentuknya kehidupan bermasyarakat yang adil dan makmur.
Baca Juga: 4 BLT Ini akan Diperpanjang Pemerintah Hingga 2021, Jangan Sampai Lolos Bro!
Ketiga kondisi tersebut mendasari perlunya penelitian, pengkajian dan diskusi intensif di seputar persoalan hukum dan pemerintahan dalam rangka menciptakan sistem pemerintahan yang berkeadilan sesuai dengan karakteristik negaranya, serta berorientasi pada kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat.
"Dengan demikian, pemerhati hukum, masyarakat dan semua pemangku kepentingan akan mendapatkan pemahaman yang terang dan berimbang dalam menganalisis suatu sistem pemerintahan yang didasarkan pada teori, praktik, komparasi dan lesson learn dari sistem hukum yang lain," katanya.
Baca Juga: Durasi Siaran Langsung Alami Peningkatan, Pengguna Instagram Bisa Live Hingga 4 Jam Sekarang!
Oleh sebab itu, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) akan menyelenggarakan Konferensi Internasional tentang Law, Governance and Social Justice (ICOLGAS) kedua, yang diadakan dari 3 sampai 4 Nopember 2020.
