Network
LENSA BANYUMAS - Kebijakan pemerintah yang tahun ini berencana mengimpor beras 1 juta ton mendapat penolakan dari Fraksi PKS.
Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin menegaskan, penolakan itu mendasari beberapa keanehan pada rencana impor beras.
Diantaranya, stok beras dalam negeri yang mencukupi dan alasan penambahan cadangan karena kekhawatiran kondisi terburuk. Kebijakan impor beras ini dinilai selalu menimbulkan kontradiktif.
Baca Juga: PKS Persoalkan Kebijakan Impor Beras dan Program Food Estate, Berikut Masalahnya
"Alasan dibuat-buat dan bertengan dengan kondisi dalam negeri. Padahal pemerintah selalu menampaikan hasil tanam membaik, bahkan surplus beras, lalu kenapa impor?," ujarnya dilansir dari laman Fraksi PKS.
Ia menyebut, produksi pada Januari -April 2021 bisa sebanyak 23,78 juta ton gabah kering giling. Dan periode yang sama tahun 2020 angkanya lebih rendah, 19,99 juta ton.
"Artinya kemampuan dalam negeri masih cukup untuk memenuhi kebutuhan dan seharusnya pemerintah menahan untuk tidak impor beras," ungkapnya.
Begitu pula kondisi akhir tahun 2020 yang katanya terdapat surplus antara 2,5 - 8,5 juta ton beras.
"Kalau tanpa ada alasan yang meyakinkan, maka kami Fraksi PKS menolak terhadap kebijakan impor beras. Bukan kami anti impor, tapi kalau kemudian menyengsarakan rakyat petani, untuk apa dilaksanakan," tegas poltisi PKS ini.***
