Lensa Banyumas - Indonesia kembali mendesak internasional segera menolak rencana aneksasi atau pencaplokan wilayah tepi barat Palestina yang dilakukan sepihak oleh Israel.
Aksi nyata ini dilakukan dengan menyurati sejumlah negara dan komunitas internasional termasuk organisasi antar negara seperti Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dan Organisasi Persatuan Negara Islam (OKI), 27 Juni 2020.
Hal ini disampaikan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi saat siaran pers daring di Istana Negara, Kamis, 2 Juli 2020.
"Surat kami direspon cukup baik oleh komunitas internasional. Mereka mendukung langkah Indonesia melakukan upaya perdamaian Israel-Palestina karena ini menjadi solusi konkret," kata Retno dikutip dari Antara.
Baca Juga: Australia Kembangkan Rudal Hipersonik Jaga Kawasan Indo-Pasifik dari Tiongkok
Sejumlah negara yang membalas surat Indonesia tersebut antara lain Brunei Darussalam, Malaysia, China, Jepang, Tunisia, Vietnam, Afrika Selatan, Yordania, Irlandia, Prancis, Rusia, dan lainnya.
Sementara balasan langsung juga dilayangkan Sekretaris Jenderal PBB dan Sekretaris Jenderal OKI.
Dukungan juga diberikan 215 anggota Parlemen dari 30 negara di dunia atas upaya yang diprakarsai DPR RI lewat kiriman surat.
Baca Juga: Kelola Lahan 24,7 Hektare Kurang Produktif, BUMDes Karangkemiri Pekuncen Rintis Agrowisata
Menurut Retno, rencana aneksasi selain lebih memperparah hubungan Israel-Palestina termasuk hubungan negara secara global, juga mengganggu upaya penanganan pandemi covid-19 yang sedang gencar dilakukan.
Selain pemerintah, penolakan terhadap rencana aneksasi tepi barat Palestina oleh Israel secara sepihak juga diajukan sejumlah anggota DPR.
Salah satunya anggota Komisi I DPR RI H Bambang Kristiono. Pria yang akrab disapa HBK ini menganggap aneksasi sepihak bertentangan dengan prinsip dasar Negara Indonesia yakni Pancasila dan UUD 1945.
Baca Juga: Dapat Laporan tentang Aplikasi Berbahaya, Google Hapus 25 Aplikasi dari Play Store
"Kita sudah sepakat kemerdekaan adalah hak segala bangsa, ini harus kita wujudkan untuk seluruh bangsa termasuk Palestina," ujar HBK.
Anggota Partai Gerindra ini mengatakan aneksasi justru akan lebih mempersulit penyelesaian konflik Israel-Palestina, dan cenderung memperuncing instabilitas di kawasan.
Dampaknya juga pasti akan terasa secara global. Upaya damai juga akan lebih sulit terwujud.
Jika dibiarkan, rencana aneksasi ini juga akan menambah daftar panjang pelanggaran HAM di Palestina yang telah banyak mengorbankan warga sipil.
Baca Juga: Semakin Marak Saat Pandemi Covid-19, Penggunaan Sepeda Dinilai Perlu Diatur
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon beberapa waktu lalu juga mengatakan rencana aneksasi akan memicu perang terbuka antar Israel-Palestina.
Hal ini yang menurut Fadli sangat dikhawatirkan komunitasi internasional karena berpotensi memakan korban lebih banyak.
Seperti diketahui Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengumumkan akan mulai melakukan aneksasi atas Palestina per 1 Juli 2020 kemarin.
Namun rencana ini batal karena ada konflik antara Netanyahu dan Menteri Pertahanan Benny Gantz terutama soal waktu memulai agenda tersebut.
Setelah ada pertemuan antara Israel dan perwakilan AS pada 30 Juni 2020 lalu, rencana aneksasi dimungkinkan membutuhkan waktu berembug hingga beberapa hari ke depan.
Seperti diketahui ide pencaplokan wilayah tepi barat Palestina oleh Israel bermula atas usul Presiden AS Donald Trump dalam upaya mendamaikan Timur Tengah.
Usulan Trump tersebut menyerukan kedaulatan Israel atas sekitar 30 persen wilayah Tepi Barat, di mana Israel telah membangun permukiman selama beberapa dekade.
Baca Juga: Masyarakat Diingatkan Jangan Bermain Layang-layang di Dekat Jaringan Listrik
Rencana ini membuat konflik Palestina-Israel memanas.
Di sisi lain, penolakan dan kecaman atas tindakan Israel terus berdatangan dari komunitas internasional termasuk Indonesia.
DPR RI berharap Indonesia mampu menjadi garda terdepan perjuangan memerdekakan Palestina dan terus mendesak komunitas internasional agar bersama-sama melakukan upaya mendamaikan kedua negara tersebut.***