LENSA BANYUMAS - Giliran Gubernur Jabar Ridwan Kamil yang mengambil sikap menutup kawasan wisata di wilayah Pantai Pangandaran.
Sikap tegas Ridwan Kamil dilakukan setelah video viral terkait kunjungan wisatawan yang membludak di Pantai Batu Karas Pangandaran pada Sabtu, 15 Mei 2021.
Tampaknya, padatnya pengunjung di obyek wisata itu tak bisa ditolerir lagi di masa pandemi COVID-19.
Baca Juga: Objek Wisata Purbalingga Perketat Prokes, Kapolres : Jangan Lengah !
Apalagi ditemukan banyak pengunjung yang tidak taat protokol kesehatan seperti dikutip ANTARA.
Antisipasi langsung dilakukan oleh Pemprov Jabar dengan menyiapkan petugas uji tes cepat di 17 titik di lokasi wisata dan jalur balik.
Sebelumnya, Gubernur Anies Baswedan melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga menutup tiga obyek wisata ikonik di Ibukota.
Masing-masing Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Taman Impian Jaya Ancol dan Margasatwa Ragunan.
Penutupan sementara hanya berlaku dua hari saja dimulai pada Minggu, 16 Mei 2021 ini.
Penutupan tiga obyek wisata ikonik di Jakarta ini sempat yang diumumkan di akun Pemprov DKI langsung dihujani beragam kritikan netizen.
Dari kritikan soal Pemprov DKI yang takut dihujat hingga ada netizen yang menanyakan soal mengapa obwis tersebut baru ditutup setelah viral dan tidak dilakukan sejak sebelum lebaran.
Di Jawa Tengah, Gubernur Ganjar juga mengisyaratkan bakal menutup
obyek wisata air di Waduk Kedung Ombo, Kabupaten Boyolali.
Penutupan dipastikan diwujudkan jika memang terbukti obyek wisata ini ternyata mengabaikan keselamatan para pengunjung.
Hal pertama yang akan dilakukan Gubernur Ganjar adalah akan mencabut izin operasional usaha wisata ini seperti dikutip dari ANTARA.
Pencabutan izin itu akan menjadi sanksi tegas dan sekaligus harus menjadi perhatian dari semua pengelola wisata untuk tidak mengabaikan keselamatan pengunjung.
"Saya dikirimi videonya, ketika perahu belum berangkat, itu sudah melebihi kapasitas, mereka juga tidak dibekali jaket keselamatan. Saya minta pengelola harus bertanggung jawab, kalau perlu izinnya 'direview' atau kalau perlu izinnya dicabut," katanya di Semarang, Minggu, 16 Mei 2021.***