Network
LENSA BANYUMAS - Setelah sempat terhenti pada 2016, kini Kementerian Kelautan dan Perikanan kembali membangkitkan Program Mitra Bahari (PMB). Sebuah program jejaring pemangku kepentingan di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam penguatan kapasitas SDM, Lembaga, Pendidikan, penyuluhan, pendampingan, pelatihan, pelatihan terapan dan pengembangan rekomendasi kebijakan. Babak baru dari program ini bisa menjadi sektor unggulan dan terdepan, bahkan memiliki tanggung jawab sebagai salah satu sektor yang berkontribusi besar dalam pemulihan perekonomian nasional saat pandemi dan paska pandemi COVID-19.
Dalam siaran persnya Nomor: SP. 150/SJ.5/II/2021 pada Minggu 14 Februari 2021, PMB dibangkitkan melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (DJPRL) yang dikutip Lensa Banyumas, program ini sempat terhenti akibat perubahan prioritas program Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, TB Haeru Rahayu menyampaikan, Program Mitra Bahari dibentuk berdasarkan mandat dalam UU 27 tahun 2007 juncto UU Nomor 1 tahun 2013 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (pasal 1 ayat 43) dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.14/MEN/2009 tentang Mitra Bahari. Konsorsium Mitra Bahari (KMB) terdiri dari berbagai elemen, Perguruan Tinggi, Pemerintah, Swasta dan LSM yang memiliki peran penting dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Dengan berbagai kepakarannya, KMB diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah dalam menghadapi berbagai isu strategis.
Baca Juga: Joe Biden Siap Hukum China Dan Tertarik Ketahui Hasil Temuan Asal-usul Covid-19 dari WHO
“Seiring dengan perkembangan kebijakan saat ini dan mempertimbangkan tingginya semangat, apresiasi penggiat Mitra Bahari di seluruh Indonesia, maka PMB perlu dibangkitkan kembali dengan platform yang lebih baik lagi di segi kelembagaan dan program,” tandasnya.
Selain Tebe, salah satu pemrakarsa Program Mitra Bahari, Rokhmin Dahuri ikut mengapresiasi langkah ini untuk kemajuan pembangunan sektor kelautan dan perikanan ke depan. Rokhmin yang berbagi tentang sejarah pembentukan PMB, mengambil referensi dari peran Perguruan Tinggi di Amerika Serikat melalui konsep Sea Grant. “Fungsi PMB antara lain mengidentifikasi isu dan permasalahan sektor kelautan dan perikanan di wilayah masing-masing, menyusun roadmap kelautan dan perikanan, sosialisasi kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan, menjembatani KKP dan Pemda, mengembangkan bisnis di sektor kelautan dan perikanan, hilirisasi Perguruan Tinggi dan Pemda sebagai penghasil prototype yang dapat dikonversikan ke teknologi,” jelas Rokhmin.
Sementara, Ketua Forum Pimpinan Perguruan Tinggi Perikanan dan Kelautan Indonesia (FP2TPKI) Prof. La Sara yang juga Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Halu Oleo mengungkapkan, diperlukan ciri khusus bagi PMB sekaligus dibutuhkan cetak biru dan roadmap agar kegiatan PMB tidak tumpeng tindih dengan program Pemda. “Program ini memasuki babak baru sebagai sektor unggulan dan terdepan bahkan memiliki tanggung jawab sebagai salah satu sektor yang berkontribusi besar dalam pemulihan perekonomian nasional saat pandemi dan paska pandemi COVID-19,” terangnya.***
