LENSA BANYUMAS - Fraksi Partai Golkar DPRD Cilacap meminta Pemkab Cilacap memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dengan lebih kreatif dan taktis dalam perencanaan penggunaan anggaran.
Pemkab juga diminta mengurangi berbagai kegiatan yang bersifat seremonial dan saat ini lebih memprioritaskan untuk penanganan Covid 19.
Pernyataan ini disampaikan Ketua Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Cilacap Nasun dalam pandangan Fraksi Rapat Pandangan Umum Fraksi terhadap Perubahan APBD 2021 dan RAPBD 2022 beberapa waktu lalu.
Menurutnya, perencanaan APBD tahun 2022 sebesar Rp3,04 trilyun atau mengalami penurunan Rp115,89 milyar dari APBD tahun 2021.
Baca Juga: Serapan Anggaran Minim Sekda Cilacap Ancam Refocusing, LSM Seroja: Bisa Jadi Ada Unsur Kesengajaan
Akan tetapi disaat yang sama tantangan dan kebutuhan anggaran semakin besar karena pemulihan kondisi akibat pandemi.
Karena ini, efisiensi diperlukan dengan menekankan perencanaan anggaran yang lebih efisien, produktif serta berbasis kinerja.
"Kami meminta Pemda lebih kreatif dan taktis dalam perencanaan penggunaan anggaran, perencanaan secara efisien, produktif dan berbasis kinerja, serta mengurangi kegiatan- kegiatan seremonial," jelasnya.
Ia menjelaskan, Perbup nomor 79 tahun 2021 tentang RKPD tahun 2022 disebutkan telah menitikberatkan pada enam prioritas yang sesuai dengan program prioritas nasional.
Yaitu peningkatan kualitas infrastruktur untuk mempercepat konektivitas, pengembangan perekonomian berbasis potensi lokal dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas SDM.
Berikutnya, percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan keamanan, ketentraman dan perlindungan masyarakat serta pemantapan tata kelola pemerintahan.
Dan 2022 mendatang dianggap akan menjadi tahun penting dalam pemulihan perekonomian. Karenanya perencanaan serta pelaksanaan anggaran harus bisa dipastikan berpihak pada masyarakat.
Sementara, Ketua Fraksi PDI P Purwanto mengatakan, untuk menghadapi APBD Tahun 2022, perencanaannya perlu penyelarasan antara kebijakan Pemkab dengan kebutuhan yang mendasar, terutama penanganan terhadap dampak Covid 19 diberbagai sektor.
Anggaran pemulihan ekonomi harus tepat guna dan mampu memberikan stimulus kepada masyarakat demi menekan laju inflasi di Kabupaten Cilacap.
Oleh karenanya harus ada evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan anggaran serta realisi programnya.
"Evaluasi secara menyeluruh terhadap perencanaan, realisasi program dan kegiatan harus dilakukan," jelas Purwanto kemarin.
Purwanto menyebut data kemiskinan tahun 2020 prosentasenya lebih besar dibandingkan tahun 2018 dan 2019.
Bupati Tatto Suwarto Pamuji menyampaikan, kenaikan angka kemiskinan dalam target capaian akhir masa RPJMD 2017-2022 yakni sebesar 12,94 persen.
Penghitungan angka kemiskinan menurut Tatto tidak lepas dari penggunaan standar garis kemiskinan sebagai batas antara penduduk miskin dan tidak miskin.
"Garis kemiskinan ditetapkan sebesar Rp 351,75 ribu per kapita per bulan atau sekitar Rp 11,72 ribu per kapita per hari," ungkapnya.
Terkait skala prioritas program dan kegiatan yang indikatornya belum tercapai katanya karena tahun 2020 dan 2021 Pemkab Cilacap fokus untuk sektor ekonomi dan kesehatan akibat dampak dari pandemi covid-19.***