Ada Tindakan Hukumnya, Pemerintah Pusat Meminta Banyumas Untuk Terapkan PPKM Darurat

LENSA BANYUMAS - Wakil Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono mengatakan, pemerintah pusat memutuskan menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat pada 3-20 Juli 2021. Kabupaten Banyumas merupakan salah satu daerah yang mesti menerapkan kebijakan itu.

Untuk wilayah Jawa Tengah yang menerapkan PPKM darurat yaitu : Sukoharjo, Rembang, Pati, Kudus, Kota Tegal, Kota Surakarta, Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Magelang, Klaten, Kebumen, Grobogan dan Banyumas.

“Ini perintah dari pusat. Harus dilaksanakan,” kata Wakil Bupati Jumat, 2 Juli 2021.

Baca Juga: Rakor Penanganan Covid-19, Camat Wangon Meminta Satgas di Desa Dioptimalkan.

Informasi Kabupaten Banyumas masuk PPKM darurat setelah pihaknya, mengikuti rapat koordinasi implementasi PPKM darurat dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementrian Kesehatan, Kementrian Perhubungan, dan Kementrian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi secara daring. Untuk teknis penjabaran PPKM daruat sampai ke daerah akan dibahas dalam rapat Forkompinda.

“Untuk tindak lanjut baru akan dirapatkan hari ini (Jumat 2 Juli) meski untuk surat resmi dari pemerintah pusat terkait instruksi PPKM mikro hingga Kamis sore, Pemkab belum menerima. Banyumas itu masuk asesmen situasi pandemi masuk level 4. Dimana kasus harian positif diatas 150,” tuturnya.

Sadewo menambahkan saat ini di Banyumas pengetatan dan pembatasan sektor-sektor tertentu sudah dilakukan. Seperti melarang hajatan, juga kegiatan yang menimbulkan kerumunan.

Baca Juga: Daerah Diminta Cegah Lonjakan Pandemi Via PPKM Darurat dan Peningkatan Vaksinasi

"Itu dilakukan sebagai ikhtiar membendung pandemi," tambahnya

Selama PPKM mikro darurat itu, lanjutnya, protokol kesehatan akan dijalankan dengan penegakan hukum.