Network
Berikutnya, percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan keamanan, ketentraman dan perlindungan masyarakat serta pemantapan tata kelola pemerintahan.
Dan 2022 mendatang dianggap akan menjadi tahun penting dalam pemulihan perekonomian. Karenanya perencanaan serta pelaksanaan anggaran harus bisa dipastikan berpihak pada masyarakat.
Sementara, Ketua Fraksi PDI P Purwanto mengatakan, untuk menghadapi APBD Tahun 2022, perencanaannya perlu penyelarasan antara kebijakan Pemkab dengan kebutuhan yang mendasar, terutama penanganan terhadap dampak Covid 19 diberbagai sektor.
Anggaran pemulihan ekonomi harus tepat guna dan mampu memberikan stimulus kepada masyarakat demi menekan laju inflasi di Kabupaten Cilacap.
Oleh karenanya harus ada evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan anggaran serta realisi programnya.
"Evaluasi secara menyeluruh terhadap perencanaan, realisasi program dan kegiatan harus dilakukan," jelas Purwanto kemarin.
Purwanto menyebut data kemiskinan tahun 2020 prosentasenya lebih besar dibandingkan tahun 2018 dan 2019.
Bupati Tatto Suwarto Pamuji menyampaikan, kenaikan angka kemiskinan dalam target capaian akhir masa RPJMD 2017-2022 yakni sebesar 12,94 persen.
Penghitungan angka kemiskinan menurut Tatto tidak lepas dari penggunaan standar garis kemiskinan sebagai batas antara penduduk miskin dan tidak miskin.
"Garis kemiskinan ditetapkan sebesar Rp 351,75 ribu per kapita per bulan atau sekitar Rp 11,72 ribu per kapita per hari," ungkapnya.
Terkait skala prioritas program dan kegiatan yang indikatornya belum tercapai katanya karena tahun 2020 dan 2021 Pemkab Cilacap fokus untuk sektor ekonomi dan kesehatan akibat dampak dari pandemi covid-19.***
