Network
LENSA BANYUMAS - DPRD Cilacap dituding lemah dan tidak jeli dalam melakukan pengawasan terhadap anggaran di APBD Cilacap.
Bahkan selama ini sorotan maupun pengawasan APBD cenderung hanya sebatas di permukaan saja tanpa melihat atau mencermati lebih dalam anggaran yang ada.
Padahal banyak hal yang sangat krusial dan subtansial dalam APBD dan selama ini terkesan terlewatkan dari pengawasan dewan.
Tudingan itu disampaikan Koordinator LSM Seroja Cilacap, Ekanto Wahyuning Santoso menyikapi pandangan sejumlah fraksi DPRD Cilacap dalam Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi terhadap Perubahan APBD 2021 dan RAPBD 2022.
Baca Juga: DPRD Cilacap: Pemkab Harus Evaluasi Perencanaan Anggaran Menyeluruh dan Kurangi Kegiatan Seremonial
Menurutnya, bahkan yang terjadi bertahun-tahun, pandangan umum dari Fraksi terkesan monoton atau hanya sekedar menanggapi sambutan bupati saja.
"Sangat menyayangkan tanggapan fraksi dari tahun ke tahun monoton, hanya menanggapi dari sambutan atau pernyataan eksekutif dalam hal ini bupati," tuturnya.
Padahal katanya sebagai warga masyarakat berharap adanya satu kritikan yang mendasar, bukan hanya permukaan.
"Jadi saya menganggap selama ini, secara umum DPRD hanya memahami permukaan permasalahan yang ada di Pemkab," tegas dia.
Lebih lanjut, sangat jarang katanya terdengar atau terlihat Fraksi di DPRD membacakan tanggapan terkait anggaran yang masuk ke substansial.
Inilah yang menurutnya menjadi sebuah pertanyaan besar, "Bagaimana DPRD melakukan pengawasan terhadap anggaran-anggaran di APBD yang bersifat rutin maupun yang diswakelola oleh eksekutif," ucapnya.
Saya tidak melihat itu, maaf sebagai masyarakat saya merasa bosan dengan tanggapan selama ini yang berkaitan dengan sambutan2 dilakukan DPRD.
"Seharusnya DPRD bisa lebih berani masuk ke substansi pengawasan, apalagi yang faktanya anggaran rutin yang bersifat swakelola di dinas-dinas Pemkab Cilacap nilainya sangat besar dan nyaris tak tersentuh pengawasan," ucap Ekanto.
Ia berharap DPRD bisa jeli memetakan dan menanggapi secara substantif terhadap permasalahan mendasar yang ada di ekeskutif.
"Terutama berkaitan dengan pertanggungjawaban APBD penggunaan secara substansial. Karena pengawasan, DPRD bisa masuk pada wilayah substansi yang ada," tutur dia.
Sebelumnya, Ketua Fraksi Golkar DPRD Cilacap Nasun dalam pandangan Fraksi Rapat Pandangan Umum Fraksi terhadap Perubahan APBD 2021 dan RAPBD 2022 meminta Pemkab Cilacap memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dengan lebih kreatif dan taktis dalam perencanaan penggunaan anggaran.
Pemkab juga diminta mengurangi berbagai kegiatan yang bersifat seremonial dan saat ini lebih memprioritaskan untuk penanganan Covid 19.
Sementara, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Purwanto mengatakan, untuk menghadapi APBD Tahun 2022, perencanaannya perlu penyelarasan antara kebijakan Pemkab dengan kebutuhan yang mendasar, terutama penanganan terhadap dampak Covid 19 diberbagai sektor.***
