Lensa Banyumas - AS memperketat pembatasan perdagangan dengan Myanmar setelah penumpasan aksi protes berdarah oleh Aparat Keamanan.
AS pada hari Kamis juga telah mengeluarkan kebijakan baru untuk menghukum militer Myanmar atas kudeta 1 Pebruari, dengan memblokir jenis perdagangan tertentu milik Kementerian Pertahanan dan Dalam Negeri serta konglomerat militer.
Washington menetapkan pembatasan kontrol ekspor Myanmar yang mewajibkan pemasok AS untuk mencari lisensi AS yang sulit diperoleh untuk mengirimkan barang-barang tertentu.
Baca Juga: Venezuela Tolak Tuduhan Guyana Tentang Dua Jet Tempur AU Venezuela Lintasi Wilayah Esquiba
Tindakan tersebut diambil sebagai tanggapan atas tindakan keras militer Myanmar terhadap pengunjuk rasa damai yang menentang pengambilalihan yang menggulingkan pejabat terpilih termasuk pemimpin Aung San Suu Kyi, yang memenangkan pemilihan nasional pada November lalu.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebutkan sedikitnya 54 orang telah tewas sejak kudeta tersebut. Dan lebih dari 1.700 orang telah ditangkap, termasuk 29 wartawan.
Gedung Putih menyatakan situasi tersebut, termasuk penangkapan jurnalis Associated Press, "meresahkan" dan "sangat memprihatinkan".
Departemen Luar Negeri AS mengatakan sedang bekerja dengan negara lain untuk mengirim pesan terpadu kepada militer bahwa tindakannya tidak dapat diterima dan akan mendapat konsekuensi.
AS telah menjatuhkan sanksi kepada para pemimpin militer Myanmar sejak kudeta 1 Pebruari itu, namun militer tetap meningkatkan tekanan pada aksi unjuk rasa.
Pemerintah AS mengatakan pihaknya berhubungan dekat dengan mitra dan sekutu, serta dengan negara-negara seperti China, untuk mencoba meyakinkan Pejabat Myanmar meredakan respon tangan besi mereka terhadap aksi protes tersebut.
“Penahanan jurnalis, penargetan jurnalis dan pembangkang tentunya merupakan sesuatu yang menjadi perhatian besar presiden, menteri luar negeri dan setiap anggota pemerintahan kita,” kata sekretaris pers Gedung Putih Jen Psaki seperti dikutip Lensa Banyumas-Pikiran Rakyat.com dari kanal TV France24.
Juru Bicara Deplu AS, Ned Price mengungkapkan pemerintah "sangat sedih" dengan laporan kematian dalam tindakan keras terhadap para pengunjuk rasa.
“Peningkatan kekerasan terbaru ini menunjukkan fakta bahwa junta sama sekali tidak menghargai rakyatnya sendiri. Kami sangat prihatin dengan meningkatnya serangan dan penangkapan jurnalis,” katanya.
Untuk itu, AS meminta junta militer membebaskan dan menghentikan intimidasi terhadap pengunjuk rasa.
"Kami menyerukan kepada militer untuk segera membebaskan orang-orang ini dan menghentikan intimidasi dan pelecehan mereka terhadap media dan orang lain yang ditahan secara tidak adil karena tidak melakukan apa pun selain pekerjaan mereka, karena tidak melakukan apa pun selain menjalankan hak universal mereka," tegasnya.***