LENSA BANYUMAS - Rencana Pemerintah akan mengadakan groundbreaking Ibukota baru di saat resesi ekonomi terus berlanjut dan belum ada tanda pandemi berakhir mendapat kritikan dari sejumlah pihak.
Salah satu kritikan berasal dari anggota Komisi XI fraksi PKS DPR Hidayatullah di kompleks DPR RI Senayan, Jakarta, hari Rabu 31 Maret 2021.
“Sangat tidak elok saat pertumbuhan ekonomi Indonesia tiap kuartal negatif tapi sudah bicara pindah ibukota, kecuali janji ekonomi meroket 7 persen sudah terpenuhi, belanja negara mesti dikontrol lantaran penerimaan sedang buruk,” katanya seperti dikutip Lensa Banyumas-PIKIRAN RAKYAT.com dari fraksi.pks.id.
Baca Juga: Fraksi PKS DPR Kutuk Keras Aksi Bom Bunuh Diri Di Makassar
Menurutnya, pemerintah harus fokus dulu mengurus pandemi yang berdampak pada perekonomian secara signifikan.
“Lihatlah negara yang mampu kendalikan pandemi, Vietnam tumbuh positif selama tiga kuartal di 2020. Juga Taiwan meski tumbuh negatif di kuartal II/2020, tapi di kuartal III, Taiwan sudah tumbuh 1,59 persen," ujar Hidayatullah.
Legislator PKS ini juga mengkritisi argumen pejabat Pemerintah yang menyatakan bahwa pembangunan ibukota negara yang baru akan turun membantu situasi perekonomian yang terdampak pandemi Covid-19.
Iming-iming kondisi perbaikan ekonomi tersebut, kata Hidayatullah, tidak berdasar pada data dan kajian ilmiah.
“Menurut riset INDEF saja pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur cuma menyumbang 0,0001 persen terhadap PDB nasional, alias tidak berpengaruh signifikan atas PDB”, ucapnya.
Ditambah alasan pemindahan Ibukota akan menciptakan lapangan pekerjaan bagi jutaan penggangur, dinilai kurang tepat.
“Apalagi dengan rayuan akan menciptakan jutaan lapangan pekerjaan, itu kurang tepat. Pembangunan infrastruktur terkini tidak memerlukan banyak pekerja karena sudah mengunakan mesin otomatis yang canggih, jadi bukan proyek padat karya,” imbuh Hidayatullah.
Anggota DPR asal Medan ini menyarankan Pemerintah ketika merumuskan kebijakan hendaknya berdasar kajian yang mendalam, ilmiah, dan berdasarkan aspirasi kepentingan rakyat.
“Pemindahan Ibu Kota jelas akan mempersempit ruang fiskal yang kian terbatas, utang negara saja sudah tembus Rp 6.361 triliun dan rakyat pasti akan menanggungnya nanti dengan setoran pajak mereka, pindah Ibu Kota menambahi beban rakyat” tandasnya.***