LENSA BANYUMAS - Pemerintah dituding tidak memiliki program penanggulangan pandemi yang jelas dan terukur, karena kembali menerapkan perpanjangan PPKM tanpa target dan indikator keberhasilannya.
Penilaian ini disampaikan anggota DPR RI Fraksi PKS Mulyanto yang juga menilai penggunaan istilah pembatasan kegiatan masyarakat itu hanya menimbulkan persepsi buruk di masyarakat.
“Tanpa indikator keberhasilan itu maka buka-tutup atau gonta-ganti nama istilah PPKM dapat dipersepsi masyarakat hanya sekedar alat Pemerintah untuk meredam gejolak dalam masyarakat, yang mulai jenuh menghadapi pandemi Covid-19,” ujar Mulyanto.
Baca Juga: Catat 18 wilayah PPKM Level 3 di Jateng, Wisata Masih Ditutup
Mestinya kata dia, kebijakan PPKM yang sudah diperpanjang beberapa kali itu sudah bisa terperakan masalahnya.
Langkah berikutnya, pemerintah menyusun rencana yang jelas, karena faktanya negara lain bisa melakukannya.
“Ini sudah masuk tahun kedua pandemi. Pemerintah harusnya sudah bisa memetakan masalahnya dan kemudian menyusun rencana penanggulangannya," ucapnya.
"Jangan batasi terus kegiatan masyarakat visi yang jelas. Faktanya negara lain bisa kok menanggulangi masalah ini,” tandas Mulyanto.
Oleh karenanya dengan tegas politisi PKS ini melayangkan kritik soal akuntabilitas kebijakan pemerintah yang kembali memperpanjang PPKM tanpa target dan indikator keberhasilan yang jelas.
Seharusnya, Pemerintah menjelaskan apa saja yang ingin dicapai dalam pelaksanaan setiap PPKM.
“Misalnya berapa target kasus tambahan positif harian? Berapa target positive rate (prosentase kasus positif dari total testing) harian? Berapa target penurunan jumlah kematian karena Covid-19 per hari? Semua itu kan bisa dihitung dan diperkirakan,” kata Mulyanto.
Dengan indikator yang jelas ini, menurutnya, rakyat dapat menilai apakah Pemerintah benar-benar bekerja on the track untuk mencapai target-target itu dalam penanggulangan pandemi Covid-19 atau tidak.
“Jangan rakyat dikenakan berbagai pembatasan, namun Pemerintah tidak menjamin perkembangan upaya penanggulangan Covid-19,” tegas Mulyanto.
Begitu pula dalam Pidato 16 Agustus lalu, Presiden juga tidak menyebutkan target-target indikator penanggulangan pandemi yang mendasari RAPBN tahun 2022.
Padahal faktor pandemi sangat berpengaruh terhadap target capaian pertumbuhan ekonomi tahun 2022.
“Target pertumbuhan ekonominya ditetapkan, namun target penanggulangan pandeminya tidak. Ini kan aneh,” tegas Mulyanto.
Mulyanto melihat selama ini Pemerintah hanya sibuk memberikan berbagai batasan kepada masyarakat, tanpa menjelaskan apa target yang ingin diwujudkan.
Padahal, visi Pemerintah yang jelas soal ini menjadi pedoman masyarakat.
Sekaligus katanya dapat meningkatkan kesabaran dan partisipasi mereka.
Masyarakat membutuhkan visi penanggulangan Covid-19 Pemerintah.
“Selama ini Pemerintah hanya sibuk bicara soal indikator input dan proses penanggulangan pandemi, seperti berapa persen kunjungan mall diperbolehkan, bagaimana aturan administrasi naik angkutan umum, berapa batasan waktu makan di restoran. Semua itu, bukan indikator output apalagi outcome bagi penanggulangan Covid-19,” imbuh Mulyanto.
Wakil Ketua FPKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan ini minta Pemerintah membuat peta jalan penanggulangan Covid-19.
Dengan peta jalan ini semua pihak dapat memperkirakan kapan Covid-19 bisa dituntaskan dan bersemangat untuk berkontribusi.***