Network
LENSA BANYUMAS - Keinginan Presiden Jokowi untuk merevisi UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) justru mendapat respon yang berbeda-beda dari sejumlah menteri. Inilah yang kemudian mengundang tanggapan negative dari sejumlah tokoh, diantaranya Hidayat Nur Wahid. Wakil Ketua MPR RI ini merasa adanya hal yang aneh dari sejumlah anak buah Presiden tersebut. Respon berbeda-beda atas revisi UU ITE ini dinilai sama saja para Menteri tidak mendukung visi Presiden.
“Kok bisa para Menteri merespons secara berbeda-beda keinginan Jokowi untuk merevisi UU ITE? Aneh. Bukankan yang ada adalah visi Presiden, bukan visi Menteri? Bukankah mereka pembantu Presiden bukan penyanggahnya? Lebih aneh lagi kalau akhirnya Presiden malah mengikuti maunya pembantu-pembantunya!,” cuit Hidayat Nur Wahid di akun twiternya @hnurwahid, dikutip lensabanyumas.pikiran-rakyat.com pada Jum’at, 19 Februari 2021 pagi.
Netizen pun dengan cepat menyaut cuitan Wakil Ketua Majelis Syura PKS ini. Dari mulai komentar nyinyir cuitan Hidayat Nur Wahid karena menganggap sumber tidak akurat hingga mendukung cuitannya dan langsung menyoroti soal pemerintahan Jokowi.
Baca Juga: Fadli Zon: Demokrasi Makin Anjlok, Revisi UU ITE Harusnya Dari Dulu
Rencana Presiden Jokowi untuk merevisi UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 sebelumnya juga ditanggapi oleh Wakil Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR RI Irwan Fecho. Ia menegaskan jika usulan tersebut sudah lebih dulu diusulkan oleh DPR RI. Bahkan katanya, sudah masuk dalam Prolegnas (Program Legislasi Nasional). Itu artinya kata dia, tidak ada usulan dari pemerintah. Meski demikian, dirinya mengapresiasi semangat Presiden Jokowi yang dinilai konsen terhadap UU ITE ini.
“Kita apresiasi ya Presiden konsen terhadap UU ITE ini. Tapi saya luruskan tidak ada itu usulan revisi UU ITE oleh pemerintah. Yang benar adalah usulan revisi UU ITE itu sudah masuk long list Prolegnas Perubahan RUU Tahun 2020-2024 yang ditetapkan oleh DPR RI,” tandas Irwan Fecho.***
