Network
Lensa Banyumas - Anggota Komisi VIII DPR RI Tubagus Ace Hasan Syadzily mengkritisi sejumlah masalah yang terjadi selama penyaluran bantuan sosial semasa pandemi covid-19.
Terutama dalam hal kebijakan, data, hingga teknis penyaluran.
Pertama terkait data. Menurut Hasan, data yang digunakan pemerintah pusat dan daerah terkait penerima terkesan tumpang tindih.
Baca Juga: Selain Kondom, Pria Perlu Tahu Alat Kontrasepsi Vasektomi yang Bisa Tingkatkan Kejantanan
Baca Juga: Bupati Banyumas Ajak Pria Ikut KB, Badan Jadi Lebih Sehat dan Makin Kuat
Data yang ada belum mengalami pemutakhiran sehingga masih menggunakan data lama.
Pemda beralasan minimnya biaya untuk pemutakhiran. Bahkan warga yang sudah meninggal pun masih terdata sebagai penerima bantuan.
"Akibatnya banyak warga yang semestinya dapat malah tidak, dan sebaliknya. Kepala desa sering jadi korban 'amukan' masyarakat," kata Hasan Syadzily kepada pikiran-rakyat.com saat kunjungan kerja ke Kabupaten Bandung, kemarin (30/6).
Baca Juga: Gempa Bumi 5.1 SR Guncang Boven Digoel Papua, Tidak Berpotensi Tsunami
Baca Juga: Kereta Cinta Disulap Siswa SMK Model PGRI Mejayan Jadi Mobil Listrik
