Network
Inilah yang menurutnya menjadi sebuah pertanyaan besar, "Bagaimana DPRD melakukan pengawasan terhadap anggaran-anggaran di APBD yang bersifat rutin maupun yang diswakelola oleh eksekutif," ucapnya.
Saya tidak melihat itu, maaf sebagai masyarakat saya merasa bosan dengan tanggapan selama ini yang berkaitan dengan sambutan2 dilakukan DPRD.
"Seharusnya DPRD bisa lebih berani masuk ke substansi pengawasan, apalagi yang faktanya anggaran rutin yang bersifat swakelola di dinas-dinas Pemkab Cilacap nilainya sangat besar dan nyaris tak tersentuh pengawasan," ucap Ekanto.
Ia berharap DPRD bisa jeli memetakan dan menanggapi secara substantif terhadap permasalahan mendasar yang ada di ekeskutif.
"Terutama berkaitan dengan pertanggungjawaban APBD penggunaan secara substansial. Karena pengawasan, DPRD bisa masuk pada wilayah substansi yang ada," tutur dia.
Sebelumnya, Ketua Fraksi Golkar DPRD Cilacap Nasun dalam pandangan Fraksi Rapat Pandangan Umum Fraksi terhadap Perubahan APBD 2021 dan RAPBD 2022 meminta Pemkab Cilacap memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dengan lebih kreatif dan taktis dalam perencanaan penggunaan anggaran.
Pemkab juga diminta mengurangi berbagai kegiatan yang bersifat seremonial dan saat ini lebih memprioritaskan untuk penanganan Covid 19.
Sementara, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Purwanto mengatakan, untuk menghadapi APBD Tahun 2022, perencanaannya perlu penyelarasan antara kebijakan Pemkab dengan kebutuhan yang mendasar, terutama penanganan terhadap dampak Covid 19 diberbagai sektor.***
