Network
Aturan tersebut memungkinkan penuntutan kasus pidana yang ringan tak dilanjutkan apabila memenuhi sejumlah persyaratan.
Dalam Pasal 5 aturan itu, disebutkan bahwa perkara dapat dihentikan apabila tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, dan hanya diancam dengan pidana denda atau pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun.
Kemudian, nilai barang bukti atau kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana tidak lebih dari dua juta lima ratus ribu rupiah.
"Selama ini, upaya penegakan hukum masih mengutamakan aspek kepastian hukum dan legalitas formal dibandingkan dengan keadilan yang substansial bagi masyarakat. Sehingga banyak masyarakat yang memandang bahwa penegakan hukum itu seperti pisau yang tajam ke bawah namun tumpul ke atas,"ujar Yusuf.
Ketika ditanya, apakah restoratif justice akan menggandeng tokoh masyarakat seperti perangkat desa, Yusuf menjawab,"itu pasti."
"Tentu dalam Kampung Restoratif Justice, kami akan menggandeng tokoh yang ada dimasyarakat, bahkan selalu dilakukan untuk membangun kesadaran hukum masyarakat yang ada di masyarakat dan juga akan mengurangi angka laporan ataupun pengaduan masyarakat ke penegak hukum,”terang dia.
Sementara Kasi Pidana Umum Widi Wicaksono menambahkan, banyak masalah di masyarakat yang semestinya tidak berakhir di penegak hukum. namun dapat diselesaikan dengan upaya mediasi melalui musyawarah.
"Banyak masalah ringan di masyarakat yang sebenarnya bisa diselesaikan melalui musyawarah, dan dengan begitu akan menciptakan keharmonisan,"imbu Widi.
Dia berharap kedepan dengan kehadiran Kampung Restorative Justice,
persoalan perdata maupun pidana ringan akan tuntas dengan adanya rasa keadilan, tentunya sesuai dengan peraturan dan syarat seperti dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 tahun 2020 tersebut.***
