Sektor Perunggasan Sekarat, HKTI Desak Pemerintah Segera Turun Tangan

Dalam pengamatannya, soal pakan dan jagung, dalam soal turun parahnya harga telur, pemerintah diam seribu bahasa.

Kondisi ini semakin diperparah dengan kebijakan Kementerian Pertanian yang meminta agar melakukan cutting telur tetas dan afkir dini saat tejadi oversupply daging ayam.

Disinyalir cutting telur tetas ini bisa berpotensi merembes ke pasar yang menekan telur konsumsi.

"Anehnya, resep cutting telur tetas dan afkir dini ini selalu dipakai Kementan, padahal tidak efektif dan berpotensi merusak pasar telur. Sepertinya Kementan tidak ada resep lain, walau terbukti kurang ampuh," jelasnya.

Dalam pandangan HKTI, kondisi perunggasan nasional sedang tidak baik-baik saja, sehingga ia menegaskan harus ditolong.

Pemerintah juga harus menjamin ketersediaan dan stabilitas harga jagung untuk pakan unggas serta menjamin harga telur di tingkat peternak.

"Kalau tidak segera dilakukan maka ini akan jadi kiamat buat dunia perunggasan nasional yg sudah swasembada puluhan tahun. Alas hukum untuk menolong para peternak sudah tersedia, Permendag No. 7 Tahun 2020, tinggal dilaksanakan," tambahnya.

Oleh karenanya, HKTI mendesak pemerintah segera menyediakan jagung dengan harga Rp4.500, sesuai harga acuan pemerintah dan menjamin harga telur ayam sesuai harga acuan.

Selanjutnya, HKTI juga mendesak agar pemerintah menyerap kelebihan pasok telur melalui bansos yang diberikan kepada masyarakat.

Penyerapan melalui bansos minimal dilakukan hingga pasar telur kembali normal.