Network
Lensa Banyumas- Presiden Joko Widodo meminta regulasi yang berkaitan dengan belanja pemerintah lebih disederhanakan sesuai kebutuhan di masa yang memerlukan upaya luar biasa ini.
Menurut Jokowi di akun media sosial instagram pribadinya, di saat prediksi ekonomi dunia kurang menggembirakan, belanja pemerintah menjadi penggerak utama perekonomian kita di tengah pandemi.
Dan kuartal ketiga tahun ini akan menjadi kunci bagi upaya pemulihan ekonomi nasional.
Baca Juga: Sebanyak 2.200 Ton Bungkil Sawit dari Kalimantan Timur Siap Dikirim ke Vietnam
Baca Juga: Dapat Izin Bupati, Palawi Risorsis Segera Buka Destinasi Wisata dengan Penerapan Tatatan Normal Baru
Karena itulah, regulasi yang berkaitan dengan belanja pemerintah lebih disederhanakan sesuai kebutuhan di masa yang memerlukan upaya luar biasa ini.
Dalam rapat terbatas di Istana Negara, kemarin, Presiden Jokowi meminta belanja kementerian dipercepat, terutama yang anggarannya besar-besar.
Misalnya Kemendikbud dengan anggaran Rp 70,7 triliun, Kemensos Rp 104,4 triliun, Kemenhan Rp 117,9 triliun, Polri Rp 92,6 triliun, atau Kemenhub Rp 32,7 triliun.
Baca Juga: Tidak Mau Disebut Reklamasi Tapi Menimbun Sebagian Laut
Baca Juga: Tim Pemburu Koruptor Kembali Aktif
Selain itu, pembelanjaan pemerintah juga harus mengutamakan produk-produk yang ada di dalam negeri.
Di Kemenhan, misalnya, kalau bisa belanja di PT Dirgantara Indonesia, di Pindad, atau di PAL.
Begitu juga belanja sejumlah kebutuhan medis, tak perlu lagi beli dari luar, apalagi hanya berupa masker yang sudah banyak kita produksi. Produksi APD (alat pelindung diri) kita 17 juta per bulan, sementara yang terpakai kurang lebih 4-5 juta unit.
"Belanja pemerintah di dalam negeri akan memacu pertumbuhan ekonomi kita," tegasnya. ***
