LENSA BANYUMAS - Sejak era reformasi 1998, Pendidikan Pancasila tidak lagi menjadi bahan ingatan publik apalagi menjadi diskursus Publik.
Bahkan, pada Undang-undang (UU) nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dalam pembahasan kurikulum tidak ada kewajiban adanya pemberian pendidikan Pancasila.
Anggota Komisi X DPR RI, My Esti Wijayati mengatakan, absennya mata pelajaran Pancasila pada anak-anak usia sekolah dari tingkat PAUD, SD, SMP, hingga SMA termasuk tiadanya mata kuliah pendidikan Pancasila di perguruan tinggi disinyalir menjadi penyebab menurunya jumlah masyarakat yang pro Pancasila.
“Mengutip survei dari Lingkaran Survei Indonesia, terjadi penurunan hingga 10 persen jumlah masyarakat Indonesia yang pro Pancasila dari tahun 2005 hingga 2018. Penurunan ini tidak boleh dianggap sepele ataupun diabaikan,” ungkapnya dalam Kongres V Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan yang berlangsung di ruang Balai Senat UGM, Jumat 7 Mei 2021.
Dilansir Lensa Banyumas-PIKIRAN RAKYAT.com dari laman UGM, Esti Wijayati menyebutkan penurunan jumlah masyarakat Indonesia yang pro Pancasila disebabkan tidak adanya lagi pemberian mata pelajaran Pancasila di sekolah dan lingkungan kampus dan diganti dengan pendidikan kewarganegaraan.
“Saya harap ada dukungan penuh dari kampus dalam pembuatan peta jalan pendidikan yang akan selesai tahun 2021 ini serta perubahan UU sisdiknas tidak hanya soal kurikulum, namun soal dosen dan guru yang selama ini tumpang tindih dengan UU lainnya,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, menyatakan pendidikan nasional kita saat ini dihadapkan pada tantangan serius dengan lahirnya PP No 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
Peraturan ini mendapat reaksi keras dari masyarakat karena menghilangkan Pancasila dan bahasa Indonesia sebagai mata kuliah wajib.
“Mispersepsi ini segera diluruskan oleh pemerintah,” ucap Sri Sultan Hamengku Buwono X.
Dia menyarankan agar tidak terjadi hal semacam ini, setiap ada peraturan pemerintah perlu dilakukan pencermatan dan tingkat partisipasi publik.
Selain merevisi PP tersebut ia sepakat revisi UU No 20 tahun 2003 sebagai payung rujukan PP yang menjadi turunannya.
Apalagi UU sisdiknas hanya memuat nomenklatur Pendidikan Kewarganegaraan bukan pendidikan Pancasila.
Hal senada juga disampaikan oleh Mantan Rektor UGM, Prof. Sofian Effendi, yang mengungkapkan selama 18 tahun belakangan ini, sejak UU No 20 tahun 2003 itu telah menyebabkan dihapusnya pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib.
“Banyak sekolah tidak lagi mengajarkan Pancasila. Akibatnya, hasil survei Alvara Research Group tahun 2018 menyebutkan sekitar 19 persen ASN yang menyatakan anti Pancasila. Bahkan, Menteri Pertahanan tahun 2019 menyebutkan 23,4 persen mahasiswa Indonesia terpapar radikalisme anti Pancasila dan UUD 1945,” ucapnya.
Soal revisi PP dan revisi UU Sisdiknas, Sofian Effendi mengingatkan pentingnya kampus untuk selalu memberikan masukan dan memberi kritikan ke pemerintah untuk kepentingan pendidikan nasional.
“Jika ada kesalahan kebijakan dari pemerintah kita, kampus harus menegur dan mengingatkan demi kepentingan nasional,” tandasnya.
Selain menjadikan pendidikan Pancasila tidak hanya menjadi mata pelajaran wajib di sekolah dan mata kuliah wajib di kampus, kajian teologis tentang pancasila menjadi filsafat keilmuan sangat mendesak dilakukan.
“Mudah-mudahan PSP UGM dan Fakultas Filsafat bisa mengarah ke sana. Yang diajarkan bukan saja teori-teori hukum, politik, ekonomi tapi teori itu berdasarkan dari sila Pancasila,” pungkas Sofian Effendi.
Dia mencontohkan teori ekonomi Pancasila yang dipelopori Prof. Mubyarto dan Prof. Sri Edi Swasono sebelumnya, bisa dikembangkan lebih lanjut sehingga peserta didik mendapat ajaran soal ekonomi Pancasila.
“Jangan sampai akhirnya yang diajarkan adalah teori ekonomi barat,” tegasnya.
Sedangkan Sejarawan, Dr. Anhar Gonggong, M.A., mengatatakn Pancasila sejak masa kemerdekaan selalu jadi permainan para pemain politik.
Pancasila menurutnya lebih banyak diperbicarakan daripada diamalkan. Bahkan, pasca reformasi, orang-orang nampaknya malu bicara Pancasila.
“Kenapa itu terjadi? karena memang sepanjang diberlakukan sebagai dasar negara, selalu saja Pancasila dijadikan sekadar alat politik untuk kepentingan kekuasaan bukan untuk rakyat,” urainya.
Anhar sepakat perlu ada konsensus dalam sistem pendidikan nasional yang menetapkan Pancasila sebagai pegangan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
“Itu tantangan kita sampai sekarang,” imbuhnya.***