LENSA BANYUMAS - Sejumlah pihak menilai sudah sejak awal Proyek kereta cepat Jakarta Bandung sudah dinilai bermasalah.
Dari sisi urgensi juga tidak ada bahkan akhirnya proyek ini terkesan sangat dipaksakan.
Kemudian dari sisi biaya, dari semula Presiden Jokowi menjanjikan tak akan mengusik biaya APBN, namun dalam kenyataannya janji tersebut mleset karena biaya proyek membengkak.
Politisi Gerindra Fadli Zon dalam cuitannya menilai, proyek ini seenaknya saja mengambil biaya pembengkakan dari APBN.
Karenanya, ia menganggap ada sebuah skandal dan harus ada investigasi yang serius untuk mengungkap dugaan skandal tersebut.
"Proyek kereta cepat sejak awal sdh bermasalah. Tak ada urgensi tapi dipaksakan. Lalu biaya membengkak seenaknya, mangambil APBN. Ini bisa dibilang sebuah skandal. Harus ada investigasi serius," tulis Fadli Zon di akun twitternya, Sabtu, 30 Oktober 2021.
Sebelumnya sejumlah tokoh politik juga melontarkan penilaian sikap tidak konsisten pemerintah dengan proyek kereta cepat Jakarta Bandung itu.
Seperti Politisi PKS Mardani Ali Sera yang mengatakan sikap inkonsistensi pemerintah ini berpeluang besar merusak kredibilitas proyek-proyek BUMN sedangkan dari awal bahkan sudah sesumbar tidak akan menggunakan dana APBN.
Menurutnya kondisi ini terjadi karena sejumlah faktor.
"Tidak hati-hati dalam pelaksanaan hingga merusak lingkungan, perencanaan yang kurang matang dan perhitungan biaya yang kurang komprehensif patut diduga menjadi penyebab pembengkakan biaya," kata Mardani di akun twitternya.
Ia menyebut ada kekhawatiran proyek ini akan membebani pemerintah.
Belum lagi perkiraan minat serta keterisian pengguna terhadap proyek ini bisa saja berubah di masa pandemi Covid-19.
Jika tidak dipertimbangkan dengan benar, berpotensi menyebabkan kerugian jangka panjang.***