LENSA BANYUMAS - Selain PKS, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk judicial review terkait Undang-Undang Cipta Kerja juga disambut positif Demokrat.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono diakun twitternya juga menyebut jika Putusan MK ini sejalan dengan apa yang menjadi pertimbangan Partai Demokrat saat tahun 2020 silam menolak pengesahan UU tersebut.
"Akhirnya, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan judicial review UU No.11/ 2020 ttg Cipta Kerja sbg “inkonstitusional scr bersyarat”. Putusan MK ini sejalan dg pertimbangan @PDemokrat saat menolak pengesahan UU ini, 2020 silam," tulis AHY Jumlah, 26 Nopember 2021.
Baca Juga: Putusan MA soal Revisi UU Cipta Kerja, PKS: Harus Dihormati Khususnya Pemerintah
Dalam kacamatanya, terdapat permasalahan baik formil maupun materiil dalam UU Cipta Kerja, sehingga ketika ada putusan MK untuk revisi aturan tersebut dianggapnya sangat tepat.
"Demokrat memandang memang ada problem formil & materiil," tandas AHY seraya menyebutkan sejumlah problem yang dimaksud.
Katanya, yang pertama problem terkait keterbukaan publik saat proses pembahasannya.
Kemudian sesuai penilaian MK, UU Cipta Kerja tidak memiliki metode penggabungan yang jelas.
"Selain memiliki problem keterbukaan publik dalam proses pembahasannya, MK juga nilai UU Cipta Kerja tidak memiliki metode penggabungan (omnibus) yang jelas, apakah pembuataan UU baru ataukah revisi," terangnya.
Senada dengan para politisi PKS, Ketum Demokrat ini meminta semua pihak untuk menghormati Putusan MK.
Katanya revisi ini menjadi momentum baik agar selaras dengan aspirasi rakyat, termasuk momentum untuk menyesuaikan hak - hak keadilan kaum buruh dan lainnya.
"Putusan hukum MK harus dihormati. Ini adl momentum baik utk merevisi & memperbaiki materi UU Cipta Kerja, agar selaras dg aspirasi rakyat, berkeadilan sesuai hak-hak kaum buruh, & sejalan dg agenda pembangunan nasional, untuk menghadirkan "sustainable economic growth with equity"," ungkap AHY.***