Network
lensa BANYUMAS - Ketua DPP PKS (Partai Keadilan Sejahtera) Mardani Ali Sera menegaskan keinginan pihaknya untuk menurunkan Presidential Threshold karen ingin mencegah terjadinya politik identitas akibat ambang batas yang tinggi. Yang diinginkan PKS adalah ambang batasnya 10 persen DPR atau 15 persen suara secara nasional.
Artinya menurut Mardani, semakin banyak calon Presiden maka makin tinggi juga kemungkinan politik identitas tertutup. Jika melihat pengalaman Pilpres 2014 dan 2019, Presidential Threshold atau ambang batas calon Presiden terbukti sebagai demokrasi buruk bagi persatuan dan kesatuan sehingga ada pembelahan sosial.
Dari situs resmi Fraksi PKS lensabanyumas.pikiran-rakyat.com melansir, sikap PKS yang tegas menurunkan usulannya agar threshold untuk Presiden 10 kursi DPR atau 15 persen suara. "Ada kontestasi karya gagasan tidak ada lagi pembelahan atau politik identitas. Makanya PKS tetap berjuang agar ada revisi UU Pemilu," tegasynya.
Baca Juga: Revisi UU ITE, Hidayat Nur Wahid: Aneh, Kok Bisa Respon Para Menteri Berbeda
Selanjutnya, PKS juga menolak jika Pilplres disatukan dengan Pileg dan Pilkada karena menurutnya banyak mudaratnya, salah satunya party identification atau ukuran kedekatan masyarakat dengan partai yang akan dipilih dinilai masih rendah.
Namun Mardani menawarkan solusinya agar Pemilu dibagi tiap tiga tahun. Itu katanya lebih baik, ada pemilu nasional, ada pemilu buat provinsi dan Pemilu untuk kabupaten/kota.***
