Network
LENSA BANYUMAS - Pengamat Politik Saiful Mujani menilai, Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serang pada Jum'at, 5 Maret 2021 yang menobatkan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat sebagai pelemahan demokrasi.
Katanya, pelemahan demokrasi ini bisa dihentikan dengan mencegah negara ikut campur internal partai sebagai pilar utama demokrasi. Presiden mempunyai wewenang lebih dari cukup untuk menghentikan kemerosotan dekorasi ini.
Tapi menurutnya, sebagian tergantung pada komimten presiden untuk demokrasi. Setelah KSP Moeldoko ditetapkan menjadi Ketua UMUM Partai Demokrat melalui KLB Deli Serdang, selanjutnya bergantung negara.
Baca Juga: Mahfud MD: KLB Partai Demokrat di Deli Serdang Belum Ranahnya Pemerintah
Pendiri Saiful Mujani Research an Consulting (SMRC) ini dalam cuitan di akun twiternya @saiful_mujani, jika Menteri Hukum dan HAM dari PDI P Yasona Laoly mengakui hasil KLB itu, maka membatarlkan kepengurusan Partai Demokrat kepemimpinan AHY.
"Maka lonceng kematian PD makin kencang. Partai Demokrat AHY selanjutnya akan menggugat ke pengadilan dan ini biasanya hanya selesai di Mahkamah Agung," tegasnya dikutip lensabanyumas.pikiran-rakyat.com Sabtu, 6 Maret 2021.
Katanya, ini bisa memakan waktu lama, bahkan bisa sampai melewati deadline daftar Pemilu 2024. "Katakanlah Partai Demokrat KSP Moeldoko yang bisa ikut pemilu, lalu bagaimana peluangnya?," tutur dia.
Dirinya tak bisa membayangkan, Partai Demokrat bisa besar dan bahkan terbesar pada Pemilu 2009 tanpa SBY. "Suka ataupun tidak itu adalah fakta. Moeldoko bisa gantikan itu?," lanjutnya.
Ia mencontohkan, seperti mantan jenderal-jenderal lainnya yang pernah memimpin partai, KSP Moledoko ini menurutnya tak lebih dr Sutiyoso, Hendro, Edi Sudrajat yang gagal membesarkan partai.
