Network
LENSA BANYUMAS - KLB (Kongres Luar Biasa) yang mengatasnamakan Partai Demokrat di Sumatera Utara dan menobatkan Moeldoko menjadi Ketua Umum, dinilai sebagai sebuah praktek intervensi kekuasan.
Penilaian disampaikan Analisa Sosial Politik, Ubedilah Badrun seperti dikutip lensabanyumas.pikiran-rakyat.com dari akun youtube 98 Forum.
Udeilah yang juga Dosen Sospol di Universitas Negeri Jakarta menyebutkan adanya dua fakta yang sudah cukup kuat untuk meyakinkan analisis intervensi kekuasaan dalam kasus Partai Demokrat.
klBaca Juga: Pengamat Politik Saiful Mujadi: KLB Partai Demokrat Deli Serdang Sebagai Pelemahan Demokrasi
Ia menyebut, argumen pertama karena ada kesediaan dari elit istana yakni KSP Moeldoko yang bersedia menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang.
"Saya kita itu fakta yang tidak bisa dibantah bahwa tafsir tentang intervensi itu terjawab dengan jelas," kata Ubedilah Badrun.
Yang kedua, proses KLB itu sesungguhnya ilegal, misalnya tanpa ijin dari pihak Kepolisian karena melakukan kerumunan, tapi aparat tidak melakukan tindakan-tindakan preventif untuk mencegah terjadinya KLB yang mengatasnamakan Partai Demokrat.
Kedua fakta ini semakin meyakinkan bahwa praktek intervensi kekuasaan ini sulit dibantah.
Pola-pola pembelahan partai politik ini akan berdampak buruk pada pembangunan demokrasi, karena partai politik itu merupakan pilar penting dalam demokrasi dan infrastruktur politik penting yang akan membawa negara menuju kemajuan.
