Network
Ketua DPP PKS ini kembali menjelaskan adanya beberapa usulan terkait isu netralitas ASN dalam Pilkada Serentak yang diajukan Fraksi PKS DPR RI.
"Pertama, sosialisasi yang masif diharapkan bisa meningkatkan kesadaran ASN, juga pengawasan dari masyarakat, sehingga masyarakat ikut berperan aktif dan melaporkan ASN yang tidak netral," ucapnya.
Kemudian, harus dibuatkan sistem teknologi aplikasi untuk memudahkan masyarakat melaporkan foto atau video kegiatan ASN yang tidak netral. "Ini bisa menjadi bukti sah bagi KASN merekomendasi kepala daerah untuk menjatuhkan sanksi," jelasnya.
Selanjutnya, sanksi untuk ASN yang tidak netral harus diperkuat mulai dari penurunan jabatan/golongan, pemberhentian sampai pidana kurungan.
Sehingga akan menimbulkan efek jera. :Selama ini sanksi tidak efektif karena hanya bersifat administrasi atau teguran saja," kata dia.
Demikian pula menurutnya untuk Kepala Daerah (atasan) yang tidak mem follow up sanksi ASN yang tidak netral dalam batas waktu tertentu, harus diberikan sanksi.***
