Network
LENSA BANYUMAS - Mantan Staf Khusus Menteri ESDM Said Didu melontarkan pernyataan keras dan tajam menyoal kebijakan pemerintah yang menghilangkan pajak pembelian mobil baru dalam PPnBM DTP.
Pajak penjualan barang mewah yang ditanggung pemerintah ini dinilai sebuah ketidakadilan dari pemerintah terhadap rakyat kecil.
Sebab, disaat yang sama justru katanya banyak sekali kebutuhan masyarakat yang dinaikan.
Baca Juga: Daftar 29 Mobil Penerima Insentif PPnBM hingga Kapasitas Mesin 2.500 cc
"BBM naik, tarif jalan tol naik, subsidi pupuk susah didapat, harga gabah turun. Kenapa bukan Bulog yang diberi uang untuk mengambil gabah rakyat dan mengambil dari PPnBM lalu berikan ke rakyat," tegasnya dikutip LensaBanyumas.Pikiran-Rakyat.com dari kanal YouTube MSD.
Menurutnya, ini bentuk nyata bahwa pemerintah tidak adil. Ia melansir pernyataan pemerintah yang katanya sejak kebijakan PPnBM 1 Maret lalu, industri otomotif pabrikan mobil penjualan meningkat hingga 140%.
"Apakah betul setelah pajak diturunkan kemudian penjualan mobil naik itu menutupi pengurangan. Kedua apakah betul ada dampak ekonominya karena alasannya adalah menggerakkan pertumbuhan ekonomi, jadi dampaknya seperti apa?," tegas mantan petinggi BUMN ini.
Selanjutnya Said Didu meminta Pemerintah harus transparan dan dapat menguraikan semua hal itu agar masyarakat dapat memahami dan menilainya.
"Ketiga, kenapa pemerintah membiarkan tidak ada subsidi ke rakyat, apakah ini menyebabkan pemerintah kekurangan uang sehingga menambah hutang, itu harus dijelaskan juga," tegasnya.
Lebih lanjut pernyataan tegasnya adalah, jika memang Pemerintah bertindak adil seharusnya subsidi rakyat kecil jangan dihapus.
"Orang kaya diberikan subsidi, kalau mau adil sekalian saja sepeda motor disubsidi jadi lebih banyak yang menikmati, tukang ojek, rakyat kecil menikmati bukan mobil mewah untuk orang kaya yang disubsidi," ungkapnya.
Ia juga menyoroti soal kebijakan bernama PPnBM. "Jadi tolong Pemerintah jangan mengambil istilah istilah yang membingungkan dan susah dicerna rakyat," lanjutnya.
Namanya PPnBM DTP, kata dia adalah Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah Di Tanggung Pemerintah. Kalimat inipun dianggap hanya membingungkan rakyat.
"Agar rakyat paham, kalimat lugasnya begini adalah pemerintah memberikan subsidi kepada orang kaya agar membeli mobil," ujarnya.
Artinya kebijakan ini dinilai tidak masuk akal dan menurut Said Didu patut diduga ada kepentingan atau tekanan dari industri mobil .
"Yang menarik bagi saya, pemerintah sekarang menyuruh orang kaya untuk beli mobil, produk lain bisa mati. Kalau yang bisa beli cash ga masalah, kalau yang nyicil panjang lagi ceritanya," Said Didu menguraikan argumentasinya.***
