Network
LENSA BANYUMAS - Kasus Covid-19 di tiga wilayah kabupaten di Jawa Tengah meliputi Cilacap, Kudus, dan Kendal, dinilai cukup menghkawatirkan dan penuntasannya dijadikan prioritas oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Kasus Corona di tiga kabupaten tersebut menyita perhatian, karena di Kudus tercatat kenaikan jumlah kasus yang signifikan, di Cilacap ditemukan adanya varian B.1617 dari India, dan di Kendal ada klaster lapas.
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan, sejumlah langkah strategis ditempuh untuk menyelesaikan persoalan itu. Untuk kasus di Cilacap, tenaga kesehatan yang tertular diisolasi terpusat.
Baca Juga: Covid-19 B1617 Muncul di Cilacap, Ganjar: Jawa Tengah Waspada Corona Varian India
Kasus penyebaran Covid-19 di Cilacap, diduga berasal dari Anak Buah Kapal (ABK) MV Hilma Bulker yang mengangkut gula rafinasi dari India. Dari belasan ABK yang terinfeksi, lantas menulari 47 tenaga kesehatan yang merawat.
Untuk memastikannya, pemerintah juga telah mengirimkan sampel mukosa nakes, ke UGM. Ada 12 sampel yang telah diteliti di fasilitas kesehatan, sesuai persyaratan medis.
Ia juga meminta, agar aparat penegak hukum tidak ragu membubarkan kegiatan yang banyak mengundang massa. Selain itu, Ganjar menekankan warganya untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Hal itu menyusul, banyaknya kasus Covid-19, yang berasal dari klaster keluarga.
“Ada tren peningkatan kasus harian yang ada di sini sampai minggu ke-20. Ini akibat liburan mudik atau yang nekat mudik. Proporsi klaster terbesar itu keluarga 62,4 persen. Ini kita hati-hati betul. Lapas 18,7 persen, dan klaster agama 11,5 persen. Puncak balik lebaran terjadi di 18 Mei, tercatat 48.754 (orang pemudik),” ujarnya.
Ganjar meminta warganya tidak abai akan protokol kesehatan. Karena, setelah dua minggu setelah lebaran, ada tren peningkatan kasus.
“Hari ini kita betul-betul lagi melihat hitungan 14 hari setelah masyarakat datang ke sini, dan ini nyata. Maka butuh bantuan dan partisipasi masyarakat. Lalu ada pelanggaran prokes, kita koordinasikan agar penegak hukum tidak ragu kalau ada event yang di-create dan menimbulkan kerumunan, kalau tidak bisa diperingatkan maka tutup,” ujar Ganjar.
