Network
LENSA BANYUMAS - Politisi PKS Mardani Ali Sera kembali melayangkan sorotan terkait dengan wacana waktu pelaksanaan Pemilu 2024 yang diundur ke tahun 2027.
Pihaknya juga menegaskan penolakan terhadap perpanjangan masa jabatan presiden atau perpanjangan yang lain jika dilakukan tanpa dasar hukum yang kuat.
Ia menegaskan, terkait pelaksanaan Pileg (Pemilihan Legislatif), dan Pilres (Pemilihan Presiden) serentak serta Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) sudah ada kesepakatan yang sebelumnya dibuat.
Kesepakatan itu melibatkan KPU, Bawaslu, DPR dalam hal ini Komisi II dan Kementerian Dalam Negeri tentang waktu pelaksanaan Pemilu serentak.
Baca Juga: Mardani Kecam Tema Lomba Menulis BPIP: Aneh, Bukan Menyatukan tapi Buat Kontroversi
"Kesepakatan terakhir antara KPU, Bawaslu, Komisi 2 DPR dan Kemendagri, Februari 2024 dilaksanakan Pileg dan Pilpres serentak serta November 2024 dilaksanakan Pilkada serentak," tegas Mardani di akun twitternya, Senin, 23 Agustus 2021.
Menurutnya, akan menjadi kerugian jika kemudian kesepakatan ini berubah dan Pemilu serentak diundur hingga tahun 2027.
"Jelas banyak kerugian jika diundur ke 2027, seperti hak rakyat diambil & ini amat tidak demokratis," ucapnya, dikutip LensaBanyumas.Pikiran-Rakyat.com.
Apabila terbukti ada perpanjangan masa jabatan, menurutnya ini menjadi preseden buruk bagi demokrasi Indonesia.
